JAYAPURA, - Adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), membuat Gubernur Papua, Lukas Enembe angkat bicara. Kepada pers di Jayapura, Rabu (19/12), Gubernur Lukas mengatakan siapapun yang memimpin KAPP, sebaiknya dipilih sesuai dengan mekanisme organisasi.

"Saya mengharapkan siapapun yang hendak pimpin KAPP harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi tersebut," katanya

Menurut Gubernur, memimpin sebuah organisasi tidaklah sesederhana yang kebanyakan orang atau masyarakat pikirkan, apalagi ada kaitannya dengan uang.

"Saya sudah pernah sampaikan hal ini kepada orang-orang yang ditemui di bandara, meskipun sebelumnya pernah ada sekelompok anak-anak Papua datang menghadap," tuturnya.

Sebelumnya, KAPP dibawah kepemimpinan Merry Yoweni mempertanyakan pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) versi tim tujuh yang dianggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut, di mana dapat dinilai ilegal serta cacat hukum karena tidak memiliki legalitas yang sah.

Ketua Umum KAPP Pusat Merry C. Yoweni, mengatakan KLB ini cacat hukum karena tidak memenuhi forum yaitu hanya dihadiri tujuh dari total 42 ketua kabupaten/kota yang terdaftar sehingga meminta segera menghentikan konferensi yang sedang dilaksanakan dan jika peringatan ini tidak diindahkan maka pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk melindungi KAPP sendiri.

Bahkan perwakilan asosiasi-asosiasi masyarakat Bumi Cenderawasih yang bernaung di bawah organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mengharapkan polemik ini segera berakhir, pasalnya jika terus berlanjut maka akan merugikan para pelaku usaha khususnya orang asli setempat (OAP).

Octovianus Aronggear Sekretaris Umum Kumpulan Asosiasi KAPP, mengatakan pihaknya mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe sebagai pembina dan penasehat organisasi ekonomi lokal tersebut untuk menyelesaikan polemik dualisme yang kini sedang terjadi.*