“Termasuk kolaborasi efektif dengan lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM,” sebut Gubernur.

Selain itu, pemantapan tata kelola pemerintahan yang juga menjadi prioritas pembangunan untuk selanjutnya dibahas dan masuk dalam pengusulan RPJMD Papua kedepan.

Dimana pada pemerintahan periode sebelumnya sampai saat ini, telah berupaya memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN. Serta peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

“Sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pemerintahan. Sebab dengan melanjutkan upaya reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya, maka sistem pemerintahan maupun pembangunan bakal berjalan tepat sasaran,” jelas ia.

Gubernur tambahkan, pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas maupun upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu bakal menjadi pelengkap program prioritas Papua dalam program kerja lima tahun mendatang.

“Untuk itu, mari semua kita bersatu dan bersama-sama melihat apa yang belum kita lakukan dimasa lalu dan terobosan apa yang hendak dilakukan pada masa depan. Sebab jika kita ingin kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan tercipta di Papua, maka perlu ada persatuan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar itu,” ajaknya.