JAYAPURA, - Pemerintah Provinsi Papua bersama tujuh kabupaten dan satu kota kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017.
Tujuh kabupaten tersebut antara lain; Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Merauke, Mimika, Jayawijaya, Nabire dan Kepulauan Yapen serta Kota Jayapura.
Pemberian opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017.
Pelaksanan tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Papua, Asyik Fauzi mengatakan sesuai dengan undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, LKPD merupakan wujud akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan APBD
"Dengan adanya Opini WTP atas LKPD tahun 2017 menggambarkan pengelolaan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara efektif," ujar Asyik pada acara Rakornis Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan di Jayapura, Kamis (1/11). Dalam acara Rakornis ini sekaligus pemberian penghargaan kepada 9 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP
Menurut Asyik, LKPD tahun 2017 disusun berdasarkan standar Akuntasi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.
Dia berharap, ke depan seluruh pemerintah daerah di Papua dapat merih WTP demi terwujudnya pelaksanaan pembangunn yang bersih dan akuntabel. Serta pengelolaan yang baik diatas negeri ini.
Laporan keuangan ini terdiri dari tujuh laporan yaitu; Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Sementara itu, Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mewakili Gubernur dalam penyerahan penghargaan tersebut menyatakan, capaian WTP ini terasa spesila setelah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua mengklaim hasil laporan akuntansi pengelolaan keuangan di provinsi dan kabupaten kota memiliki nilai yang tinggidan siginfikan.
"Apalagi hasil laporan keuangan sembilan entitas yang menerima WTP ini merupakan LKPD yang punya sinergitas dengan laporabn audit BPK,"katanya.
Oleh karenanya Elysa berharap untuk kabupaten yang belum menerima WTP atau kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dapat terus terdorong dan termotivasi dari hasil capaian tahun ini, agar tahun berikutnya bisa memperoleh predikat tertinggi yakni WTP.
"Capaian ini adalah merupakan komitmen Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal. Kita akan terus bangun komitmen dan optimis. Sebab mendapatkan opini itu tergantung dari komitmen pimpinan. Kalau gubernur punya komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya hasilnya seperti ini,"pungkasnya.
