JAYAPURA, - Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon meminta semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan (TNI Polri) dan penyelenggara Pemilu ( KPU, Bawaslu) untuk melakukan antisipasi terhadap kerawanan konflik yang terjadi dalam perhelatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 mendatang, di wilayah bumi cenderawasih.
Hal ini disampaikan Napoleon saat memberikan arahan bagi para petugas Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Kampung se-Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Selasa (30/10)
Menurut dia, berdasarkan indeks kerawanan pemilu 2019 yang dikeluarkan Bawaslu Pusat, Papua masih menjadi salah satu provinsi yang paling rawan konflik, selain Papua Barat, Maluku dan Kalimantan Barat.
Menyoal penyelenggaran Pileg dan Pilpres yang bakal digelar secara serentak di seluruh indonesia pada 17 April 2019 mendatang, Napoleon menyebut Pileg tingkat kabupaten ( pemilihan anggota DPRD kabupaten) yang paling rawan konflik dibanding pileg provinsi, pileg DPR RI, DPD maupun Pilpres.
"Pileg tingkat kabupaten, ini yang paling rawan sehingga perlu diantisipasi. Akibat perbedaan partai, persaingan dukungan suara ini bisa memancing perang suku apalagi daerah daerah yang masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat," ungkap Napoleon
Kaji Ulang PSU
Di kesempatan itu, Mantan Dandim Jayapura ini menegaskan akan mengusulkan ke Mahkamah Konsitusi ( MK) untuk mengkaji kembali terkait putusan pemungutan suara ulang (PSU) untuk daerah daerah yang menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilu.
"Kalau PSU, kan pasti hasilnya tetap sama kan menggunakan sistem noken, suaranya sudah diikat. Pelaksanaan PSU ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar, kan sayang mending uangnya digunakan untuk pembangunan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Papua, Theopilus Kossy mengaku, pihaknya saat ini sudah melakukan sejumlah tahapan dalam rangka pelaksanaan Pileg dan pilpres yang tinggal 5 bulan lagi.
Kata dia, kerawanan pemilu memang ada di tingkat kabupaten. "Jadi saya selaku Ketua KPU Papua memohon kerjsama dari aparat TNI Polri dalam hal menjaga situasi kamtibmas dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Papua. Kalau ada penyelenggara pemilu( kpu, bawaslu) saya harap segera diinformasikan untuk kemudian diambil tindakan lebih lanjut,"katanya.*
