Pemprov Papua Siap Buka Jalur Pelayaran Jayapura - Madang PNG

Kamis, 25 Oktober 2018 - 09:58 WIB

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky D Ambrauw

JAYAPURA,—Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan saat ini tengah menyiapkan pembukaan jalur pelayaran Jayapura—Madang, Papua Nugini (PNG). Hal ini sebagai tindaklanjut penandatanganan Letter of Intent (LoI) Sister Province atau Provinsi kembar antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang, PNG. Dimana kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Gubernur kedua provinsi, Lukas Enembe dan Madang Hon Peter Yama di Gedung Negara, Jayapura, Minggu (21/10) lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky D. Ambrauw mengatakan, persiapan pembukaan jalur pelayaran ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemprov Papua diantaranya Dinas Perhubungan Provinsi Papua Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Dinas Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, PT. Pelindo IV Jayapura, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua dan lain-lain.

"Kita sudah menggelar pertemuan dengan OPD terkait. Pada prinsipnya semua mendukung. Kami sudah membuat suatu kesimpulan, tinggal bagaimana dari pihak pengusaha atau dari perusahaan Provinsi Madang membuka agen di Jayapura, untuk membantu komunikasi dengan instansi terkait," ungkap Reky kepada pers di Jayapura, Kamis (25/10).

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas menyatakan, kerjasama di bidang perdagangan adalah kerjasama yang paling siap dilakukan karena kedua provinsi telah mensepakati beberapa hal seperti kesiapan sarana perkapalan, lahan hingga pergudangan. Papua dan Madang memiliki pelabuhan yang siap secara infrastruktur. Pelabuhan di masing-masing kota sudah menjalankan impor dan ekspor komoditi, seperti kayu maupun barang-barang kebutuhan lainnya.

“Pelabuhan Jayapura sudah punya kantor bea cukai dan karantina. Kita sudah ekspor kayu dari pelabuha Jayapura. Demikian juga pelabuhan Madang. Secara teknis, kerjasama perdagangan sudah bisa dilakukan,” kata Gubernur Lukas.

Sementara Gubernur Madang, Peter Yama, mengatakan Madang merupakan kota ketiga di PNG yang pelabuhannya bisa melakukan aktivitas ekspor impor, setelah Port Moresby dan Lae. Ia juga menegaskan komoitmennya untuk mewujudkan Sister City sama kuatnya dengan komitmen Gubernur Enembe.

“Komitmen kami sama kuatnya. Karena itu hari ini kami wujudkan dengan penadatanganan LoI Sister City ini,” ujarnya.