MANOKWARI,- Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua DPR Pieter Kondjol, Ketua MRPB Maxsi Ahoren didampingi perwakilan anggota DPR maupun MRPB, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Provinsi Papua Barat melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia.

Pertemuan itu terkait penolakan tes CPNS jalur online sesuai aspirasi pencari kerja (pencaker), mahasiswa dan masyarakat Papua Barat.

Ketua MRPB Maxsi Ahoren mengatakan, Papua Barat sudah melakukan pertemuan dengan Menpan RB di Jakarta, Selasa(16/10). Dimana permintaan mereka itu sesuai dengan aspirasi masyarakat bahwa tes CPNS online ditiadakan dan menggunakan tes offline (tanpa internet) alias manual.

Setelah pertemuan dengan Menpan-RB, kata Ahoren, telah disepakati bahwa Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh yang tergolong daerah kekhususan, tes CPNS akan menggunakan sistem offline.

Akan tetapi, saran Menpan-RB, lanjut Ahoren bahwa setelah tes online secara nasional dilaksanakan, barulah tiga daerah khusus ini akan diatur mekanisme tes manual tersebut.

Untuk itu secara khusus bagi BKD Setda Papua dan BKD Setda Papua Barat diminta siapkan mekanisme tes online di daerahnya masing-masing, namun akan tetap dibantu oleh Menpan RB.

"Tes offline disetujui oleh Menpan RB dan dikhususkan kepada  Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh. Artinya secara khusus bahwa aspirasi masyarakat Papua Barat sudah direspon langsung Presiden Joko Widodo melalui Menpan RB," ungkap Maxsi melalui sambungan telepon, Selasa malam.

Ahoren berharap masyarakat Papua Barat bersabar dan tetap menunggu informasi pasti tentang jadwal tes offline setelah aturan tes dibuat oleh instansi pemerintah di Tanah Papua. "Tes offline akan dilaksanakan setelah tes online secara nasional. Dalam artian bahwa tahun 2018 ini juga tes CPNS jalur offline akan dilaksanakan," tutup Ahoren. *