JAYAPURA,- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua bersama Kepolisian Daerah Papua dan WWF-Indonesia Program Papua melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penguatan fungsi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di Provinsi Papua di Sentani, Senin (15/10) sore.

Kepala BKSDA Papua, Ir. Timbul Batubara, mengatakan bahwa BKSDA Papua saat ini mengelola 19 kawasan konservasi dengan total luas 4.069.486.96 Ha dan pengelolaan keanekaragaman hayati di seluruh Provinsi Papua.

“Luasnya wilayah kerja tidak memungkinkan BKSDA bekerja sendiri, untuk itu sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Polda Papua dan WWF Indonesia Program Papua untuk sama-sama bekerja,” kata Timbul kepada wartawan.

Dikatakan, kerjasama antara Polda Papua dengan BKSDA Papua meliputi penguatan fungsi kawasan konservasi melalui Pengamanan dan perlindungan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua.

“Di mana ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi Pertukaran data dan informasi, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, Pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi melalui kegiatan pre-emtif, preventif dan represif, Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, serta pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar, dan yang terakhir adalah Program “Polisi Sahabat Alam,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Polda Papua Irjen Pol Martuani Sormin, sepakat bahwa perlu adanya koordinasi antar instansi agar terciptanya persamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan serta Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Provinsi Papua.

“Untuk peredaran satwa liar di provinsi Papua, kami di Polda Papua memberi perhatian khusus pada segala bentuk perdagangan satwa liar yang akan dibawa keluar Papua,” katanya.

Senada dengan itu, Direktur WWF-Indonesia Program Papua, Benja V. Mambai, menyambut baik kerjasama ini dan berharap ketiga lembaga ini dapat bersinergis dalam pengelolaan kawasan-kawasan konservasi yang ada di Propinsi Papua terutama yang saat ini menjadi prioritas.

“Kami menyambut kerjasama ini dengan baik, karena PKS ini membuat kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan konservasi maupun kampanye-kampanye tentang penyadaran publik,” ucap Benja.

Selain itu diharapkan kerjasama ini nantinya dapat diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta agar ke depan pengelolaan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

“Diharapkan BKSDA Papua dapat lebih berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini penting agar kawasan konservasi tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan, sebaliknya sebagai modality dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di tanah Papua,” tandasnya. *