WARTAPLUS - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan tanggal 3 Oktober, saat Ratna Sarumpaet mengakui berbohong atas kabar penganiayaan yang menimpanya, sebagai Hari Anti-Hoaks Nasional.
Seperti diketahui, pada Rabu (3/10/2018), Ratna menggelar konferensi pers dan mengaku kepada publik bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya adalah tidak benar atau hoaks.
Wajah bengkak dan lebamnya adalah dampak dari operasi sedot lemak yang dilakukan di RS Bina Estetika, Jakarta Pusat.
"Untuk mencegah peristiwa terulang dan untuk membangun budaya bermedia sosial yang positif maka pada tanggal 3 Oktober 2018 PPP mengusulkan untuk diperingati atau ditetapkan sebagai Hari Anti-Hoaks Nasional," kata Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet telah menggegerkan masyarakat Indonesia di tengah penanganan pascabencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Ironisnya, lanjut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu, kebohongan Ratna Sarumpaet dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh elite politik tanpa ditelusuri kebenarannya.
Yang lebih tragis, kata Baidowi, pengakuan bohong Ratna Sarumpaet justru dijadikan akrobat politik untuk menghantam lawan.
"Sebuah pertunjukan politik yang barbar, tidak etis, dan jauh dari beradab, padahal kita sedang membangun iklim politik yang kondusif, beretika, dan beradab," ucapnya dalam pernyataan tertulis.
Ia berharap pengakuan Ratna Sarumpaet atas kebohongannya menyadarkan publik Indonesia bahwa hoaks telah menjadi pemicu perpecahan.
Ratna kemudian ditangkap oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (4/10/2018), saat hendak terbang dalam rangka menghadiri The 11th Women Playrights International Conference di Cile.
Dalam kasus ini, Ratna disangkakan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum dan Undang-Undang ITE Pasal 28 juncto Pasal 45, dengan ancaman 10 tahun penjara.
