Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa/Andi Riri
JAYAPURA, – Pemerintah Provinsi Papua masih menunggu pembahasan dengan PT.Inalum (Persero) terkait pembelian 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Kita lagi tunggu agenda pembahasan dengan PT. Inalum. Paling tidak dalam pertemuan itu akan membicarakan mengenai skema pembayaran cicilan yang harus diangsur oleh Pemprov Papua kepada Inalum," ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, di Jayapura, Selasa (2/10).
Pemprov Papua juga mengapresiasi gerak cepat pemerintah pusat yang berhasil menguasai saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) senilai 51 persen. Termasuk kesediaan PT Inalum (Persero) untuk menalangi pembelian 10 persen saham PTFI bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Sebab pemerintah daerah dinilai belum memiliki kemampuan finansial untuk membeli saham.
“Sebab Pemprov memang tak punya uang untuk membeli 10 persen dari 51 persen saham Freeport yang diambil Pemerintah Pusat. Intinya kita tunggu saja waktu pembahasannya,” tambahnya
Noak mengaku belum dapat berbicara banyak sebab masih menunggu kepastian pembahasan bersama pihak Inalum.
“Meski belum ada agenda pertemuan antara Pemprov Papua dengan Inalum, kita harap prosesnya segera berjalan sebagaimana mestinya. Sebab cepat atau lambat pasti 10 persen saham Freeport diberikan bagi Papua. Hanya mekanismenya itu yang mesti dibahas dulu,” katanya.
Dikutip dari laman kumparan.com, Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, menyebut harga 100% saham PTFI sebesar USD 8,56 miliar. Dengan demikian untuk mendapatkan 10% saham PTFI, Pemprov Papua harus membayar USD 856 juta.
Usai setelah memiliki 10 persen saham PTFI, lanjut dia, Pemda Papua akan memperoleh dividen yang nantinya mencicil dana talangan Inalum, menggunakan dividen yang diterima itu.
“Kendati begitu, skema pembelian 10 persen saham PTFI oleh Pemda Papua masih akan dibicarakan. Namun, skema pembelian dengan cara mencicil menggunakan dividen dinilai baik untuk mempertahankan saham PTFI di tangan pemerintah,” tutupnya.*
