JAYAPURA, -Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) berjanji untuk memfasilitasi terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) di Provinsi Papua 2018.

Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana di Jayapura, Senin (1/10) mengaku sangat memahami terkait kesulitan komunikasi akibat kondisi daerah yang sulit

"Memang yang diinginkan pada penerimaan CPNS kali ini, lebih efisien serta memudahkan bagi masyarakat yang mengikuti seleksi CPNS tersebut. Sehingga kalau ada hal hal yang dirasa sulit untuk dijalani itu,maka kami dari BKN Pusat akan siap berusaha untuk memfasilitasi agar penerimaan CPNS di Papua ini bisa berjalan," aku Bima

“Di Papua ini sendiri ternyata setelah kami berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi,ternyata banyak Kabupaten yang memang memiliki tempat atau fasilitas tes yang luar biasa bahkan setara sama dengan yang ada di Jakarta,memiliki ruang bagus,komputernya lengkap dan tentu dibeikan apresiasi,” sambungnya.

Menurut Bima, yang menjadi masalah saat ini yaitu ada daerah yang fasilitasnya lengkap,tetapi kondisi daerahnya tidak memungkinkan untuk dilakukan penerimaan CPNS secara online karena tidak didukung oleh fasilitas jaringan internet.

“Intinya kalau ada hal hal yang masih sulit atau daerah yang masih sulit untuk lakukan penerimaan CPNS tersebut,maka itu yang kita berusaha untuk fasilitasi.Misalnya, kalau pendaftaran online itu sulit,maka kita akan mencoba memfasilitasi atau membantu BKD di Daerah dan Provinsi untuk proses penerimaan CPNS ini lebih mudah,” jelasnya.

Termasuk jika nanti ada daerah yang belum punya tempat tes, kata Bima, pihaknya akan datang langsung ke daerah tersebut untuk membantu fasilitas agar masyarakat atau calon CPNS ini mengikuti tes dengan baik.

Sementara itu, terkait tuntutan masyarakat di Papua agar tes CPNS kali ini memprioritaskan putra dan putri asli Papua,menurut Bima itu hal yang positif dan sah sah saja dilakukan.

Hanya saja Bima berharap diambil yang terbaik dan tentunya harus bersaing dengan baik.

"Hal ini penting karena mereka yang lulus nanti ditugaskan untuk melayani masyarakat," terangnya.

"Nanti sistemnya kita akan dekatkan, mungkin bukan dengan cara online tetapi secara offline dengan pengawasan yang ketat. Selain itu untuk mendukung sistem offline itu, kita akan bawa alatnya langsung ke daerah tersebut,” katanya

Bima menambahkan, memang di dua tahun kedepan ini pihaknya mencoba mencarikan solusi permasalahan pengelolan SDM di Papua dan Papua Barat. Sehingga rencananya akan dikerahkan petugas BKN untuk membantu penyelesaian persoalan ini.

“Intinya kita inginkan penerimaan CPNS di Papua ini dilakukan,seperti apa nanti bentuk aturan yang diterapkan apakah tetap online atau ofline yang terpenting masyarakat di Papua bisa mengikuti seleksi CPNS dengan baik dan tentunya Pemerintah Pusat juga mempertimbangkan dari semua aspek sesuai apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan Pemerintah srtempat dengan tingkat kesulitan yang dialami saat ini,”tutupnya.*