JAYAPURA, - Salah satu program 100 hari kerja Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wagub, Klemen Tinal di periode kedua kepemimpinannya adalah memastikan implementasi e-Government Terintegrasi berjalan baik. Hal ini sebagai upaya percepatan pelayanan pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas mendukung pencegahan korupsi di Papua.
Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Tim Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi bekerjasama dengan KPK menggelar Sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS), bertempat di salah satu hotel di Jayapura, Selasa (2/10).
Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa menyatakan, saat ini Provinsi Papua membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung prioritas pembangunan yang dicanangkan seperti pelaksanaan PON XX tahun 2020.
"Oleh karena itu penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran khususnya program dan kegiatan harus dipastikan lebih tepat, efektif dan efisien," ujar Noak
Dengan efisiensi rencana penggunaan anggaran sejak awal, maka akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pemenuhan anggaran bagi program/kegiatan prioritas daerah.
"Untuk mewujudkan kualitas perencanaan penganggaran daerah tersebut maka dibutuhkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS) yang menjadi alat untuk memfilter perencanaan anggaran, program dan kegiatan, agar terstandar sesuai target kinerja output yang direncanakan,"ungkap Noak.
Di kesempatan itu diinstruksikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Bappeda untuk memastikan ASB dan SHS ini dapat terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui 'e-PapuaPuRencana dan e-PapuaPuAnggaran'.
"Semoga dengan penerapan ASB dan SHS ini semua program/kegiatan yang direncanakan mempunyai dampak nyata, terukur, dan langsung dirasakan oleh masyarakat atau biasa disebut Program yang Membumi dan Merakyat,"tandasnya.
Kegiatan sosialisasi ini diiikuti oleh para Kepala SKPD dan Sekertaris lingkup Provinsi dan Kabupaten Kota. Adapun narasumber yang dihadirkan dari Universitas Gajah Mada Jogjakarta.*
