MANOKWARI,- Ketua Komisi IV DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, Michael Wattimena ikut menanggapi aksi demo damai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unipa Manokwari, BEM STIH, Cipayung dan pencaker serta masyarakat Papua tentang tes CPNS Online 2018.

Menurut Michael Wattimena, aksi tersebut bagian dari keberpihakan khusus sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat. Artinya upaya kekhususan harus diterapkan sesuai amanat UU Otsus tersebut.

Sebelumnya ada pertemuan K2 dan tenaga Honorer Daerah di Jakarta 2 bulan lalu. Di saat itu Wattimena juga menyarankan kepada pemerintah pusat melalui Mendagri dan Menpan RB Republik Indonesia di Jakarta agar memberikan kuota khusus CPNS kepada daerah khusus di Indonesia, dua di antaranya Papua dan Papua Barat.

Ketika diminta tanggapan wartaplus melalui sambungan telepon, Senin (17/9) siang, Wattimena menjelaskan bahwa sistem penerimaan CPNS dikembalikan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sebab, kata Wattimena, penerimaan sistem Online bersifat reguler dan tanpa diberikan kuota khusus bagi daerah khusus di Indonesia.

Terkait penerimaan CPNS, lanjut Wattimena, tentu harus memberikan kesempatan khusus kepada putra putri Papua, terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga dosen. Tidak hanya itu daerah otonomi baru memang membutuhkan formasi CPNS, maka ini harus dipertimbangkan.

Untuk diketahui bahwa aksi demo mahasiswa tolak sistem Online di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin siang kini sudah meluas ke publik dan mendapat tangapan berbagai pihak, salah satunya wakil rakyat asal Papua Barat di DPR RI Michael Wattimena. *