JAYAPURA, - Mahasiswa dan pelajar kabupaten Puncak yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak (KMPP) menolak dengan tegas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang pendaftarannya bakal segera dibuka secara nasional dalam waktu dekat.

Penolakan ini disampaikan langsung mahasiswa dan masyarakat Puncak kepada pemerintah Provinsi Papua dalam aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (17/9).

Ketua Himpunan Mahasiswa Puncak, Aprianus Way dalam pernyataan sikap yang dibacakannya dihadapan Sekda Papua, Hery Dosinaen, meminta pemerintah Provinsi segera mengambil kebijakan berdasarkan Undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus

"Kami meminta penerimaan CPNS 2018 harus kembali ke sistem manual," tegas Aprianus yang disambut riuh tepuk tangan para pengunjuk rasa. 

Bahkan, tegasnya lagi, jika permintaan tersebut tidak direalisasikan, maka mereka akan berupaya keras untuk menggagalkan penerimaan CPNS secara online di kabupaten Puncak.

"Jadi segala konsekuensi harus ditanggung oleh pemerintah provinsi apabila aspirasi kami tidak direalisasiskan,"serunya.

Koordinator Aksi Demo, Iru Kwak menyatakan, sistem online tidak memberikan jaminan  bagi masyarakat di kabupaten Puncak dan kabupaten lainnya diwilayah pegunungan Papua, yang selama ini kesulitan akses jaringan internet.

"Masyarakat dan mahasiwa setiap kabupaten kekurangan sistem jaringan, kekurangan sistem komputer apalagi sistem online. Orang disana (masyarakat Puncak kalau mau ikut tes CPNS)  mereka harus ke Jayapura naik pesawat hanya untuk ikut tes. Secara tidak sengaja hak kami dicabut, kami mahasiswa papua yang sekolah banyak ini mau dikemanakan?"keluhnya.

Menurut Iru, jika sistem online ini dikendalikan oleh pusat berarti sama saja tidak menghargai masyarakat di pegunungan Papua 

"Mereka (pusat) sudah mengambil hak kami.Orang dari luar yang ambil, lalu kami kerja dimana. Ini sama saja pembunuhan karakter orang Papua," ujarnya.

Oleh karena itu, Iru meminta pemerintah pusat mengembalikan masalah penerimaan CPNS agar ditangani oleh pemerintah daerah masing masing di Papua.

"Kami minta dikembalikan ke daerah, biar kepala daerah (bupati ) yang tangani sendiri. Sebab pemerintah daerah yang mengenal secara etika politik, sistem demokrasi, fenomena yang terjadi di lapangan,"pintanya.

Pemprov Komunikasi MRP

Menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa, Sekretaris Daerah Provinsi Papua,Hery Dosinaen menyampaikan,dirinya sudah melakukan komunikasi dengan pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk meminta waktu agar duduk bersama membahas  berbagai masalah terkait penerimaan CPNS ini.

“Kita perlu duduk bersama lebih dulu untuk mengambil langkah-langkah konkrit.Tetapi yang jelas ini ada stetmen dari bapak Gubernur tentang penerimaan IPDN yang mana ini juga  tidak berbeda jauh dengan penerimaan CPNS,”ujar Sekda.

Menurut dia, apa yang sudah diperjuangkan oleh para mahasiswa memang sudah menjadi perhatian khusus Gubernur,  Lukas Enembe yang bahkan telah memperjuangkan selama ini.

“Inilah perjuangan kita semua dan kita akan kemas semua masalah ini,dan MRP sudah berkerja terus untuk memperhatikan serta memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita,sehingga kita minta agar mahsiswa ini jangan terprofokasi dengan isu-isu yang tidak benar diluar,” ujarnya mengingatkan.

Sekda menambahkan, aspirasi mahasiswa Puncak ini telah mewakili keinginan dari seluruh masyarakat Kabupaten/Kota di Papua.

"Memang ada kekhawatiran yang sangat berlebihan kalau dalam sistem penerimaan online ini jangan sampai orang Papua tidak masuk,justru banyak dari luar yang masuk.Yang jelas kami di Pemprov akan memperjuangkan dan bapak Gubernur sangat intens untuk melihat hal-hal seperti ini, tentu ada hal teknis yang perlu kami lakukan dalam waktu dekat ini bersama antara MRP,DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua untuk membahas hal-hal ini," jelasnya panjang lebar.*