JAYAPURA,- Jika Gubernur Papua mengancam akan menutup kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Papua jika Orang Asli Papua ( OAP) tidak diprioritaskan dalam penerimaan IPDN, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerwa justru meminta para lulusan IPDN dari luar Papua tidak boleh ditempatkan di Provinsi Papua.
Penegasan Gubernur juga Asisten bukannya tanpa alasan mengingat penerimaan Orang Asli Papua(OAP) sejauh ini belum memenuhi apa yang diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat Papua.
“Ya pada prinsipinya yang mendukung pelaksanaan Pemerintahan yang akan datang adalah orang-orang yang mengerti tentang Pemerintahan,”ungkap Doren Wakerwa di Jayapura belum lama ini.
Sehingga dalam penerimaan IPDN di tahun mendatang harus bisa memprioritaskan orang Papua. Sebab 20-30 tahun kedepan maka orang-orang Papua inilah yang harus duduk di Pemerintahan. Terutama yang lulusan dari IPDN tersebut.
“Jadi tidak bisa mereka yang datang dari luar seperti dari Jawa atau Sulawesi untuk berkerja disini, oleh sebab itu Gubernur sudah tegaskan bahwa kampus IPDN di Papua kita rencana untuk tutup,” tegasnya.
Selain itu juga mengkritisi soal penerimaan IPDN lewat jalur Afirmasi yang saat ini juga justru kembali menuai protes dari masyarakat Papua. Pihaknya berharap agar tidak memakai great poin,tetapi harus memakai peringkat atau kekhususan.
“Jadi kita tentu tindaklanjuti apa yang menjadi perintah Gubernur yakni kampus IPDN di Papua harus tutup dan mereka yang lulus dari jalur afirmasi lalu dibatalkan semuanya,”ucap Doren.
Lanjut Doren, baik Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur, MRP, DPR Papua sudah sepakat dalam rapat kordinasi untuk membatalkan siswa yang lulus dari jalur afirmasi lalu.
“Ini bukan ungkapan kekecewaan,tetapi ini harus professional dan rasional,untuk apa kampus IPDN ini dibuka di Papua kalau bukan memprioritaskan orang asli Papua di dalamnya.Pertanyaanya kenapa orang asli Papua tidak banyak yang diterima melalui jalur Nasional ini,semua banyak dari luar Papua,hal ini tentu tidak ada lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khusus di Papua ini.Sehingga kita tolak semua baik yang hasil Nasional maupun melalui jalur afirmasi,” tegasnya.*
