JAYAPURA, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berencana membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di 13 kabupaten/kota wilayah pesisir.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Kamis (13/9) mengatakan ke-13 wilayah pesisir tersebut yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak, Nabire, Mimika, Asmat, Mappi dan Merauke.

"Dengan dibentuknya Pokmaswas menunjukkan bentuk partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mengelola wilayah perairan," katanya yang kini juga menjabat sebagai Penjabat Bupati Deiyai.

Mote menjelaskan, Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat pengawas yang terdiri dari komponen warga yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan. Dimana terdiri dari unsur agama, adat, nelayan, petani, pengusaha di bidang perikanan.

"Kewajiban Pokmaswas ini misalnya menjaga laut tetap bersih, jangan menangkap ikan menggunakan bom atau harus menggunakan alat-alat tangkap ramah lingkungan serta masyarakat nelayan juga harus memperhatikan orang yang keluar masuk di pesisir dan wilayah laut," jelas Mote

Meskipun demikian, pokmaswas tetap difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bahkan bekerja sama dengan TNI serta Polri di bidang keamanan perairan.

"Untuk TNI maka bekerja sama dengan Angkatan Laut (AL), sedangkan Polri akan bekerja sama dengan Polair sehingga akan ada laporan yang jelas mengenai kondisi perairan,"terangnya.

Mote menambahkan selain itu, Pokmaswas ini juga ada kaitannya dengan perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang merupakan wilayah hukum adat di mana diharapkan dengan adanya kelompok tersebut dapat menjaga laut Papua.*