Sejumlah tenaga honorer Kategori II (K2) Provinsi Papua dan Kota Jayapura, mendatangi kantor Gubernur Papua, Rabu (12/9) pagi guna mempertanyakan nasib mereka yang bertahun tahun mengabdi namun belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Andi Riri
JAYAPURA, – Sejumlah tenaga honorer Kategori II (K2) Provinsi Papua dan Kota Jayapura, mendatangi kantor Gubernur Papua jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Rabu (12/9) pagi guna mempertanyakan nasib mereka yang bertahun tahun mengabdi namun belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kedatangan para tenaga honorer ini adalah untuk bertemu langsung dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, 5 September lalu.
Mereka berharap bisa memperjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat. Sebab sebagian diantara mereka sudah mengabdi di pemerintahan sejak 2005 lalu.
“Bahkan nama-nama kami sudah ada di data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur supaya dapat menolong dan membantu agar kami dapat diangkat sebagai pegawai negeri,” ungkap koordinator tenaga honorer, Frits Awom.
Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan 37 tahun 2018, telah disebutkan tenaga honorer Kategori II sebagai eks kategori dua Se-Indonesia
Dilain pihak, dalam waktu dekat, Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB akan menggelar penerimaan CPNS secara nasional yang dibuka secara umum.
“Untuk itu, sekali lag kami Honorer K2 provinsi dan Kota Jayapura, minta kepada Gubernur untuk tolong selesaikan dan angkat kami sebagai pegawai negeri. Sebab kalau pun kami minta penerimaan CPNS ditunda, pasti tidak mungkin. Karena ini perekrutannya secara nasional,"pintanya.
“Makanya, kami minta Gubernur selaku pimpinan di Papua setidaknya kami diakomodir. Itulah inti dan tujuan kedatangan untuk sampaikan aspirasi kepada Gubernur,” pintanya lagi.
Sekedar diketahui, jumlah Honorer K2 yang ada di Provinsi Papua saat ini mencapai 78 orang, sedangkan Kota Jayapura sebanyak 407 orang.
Para tenaga honorer tersebut sebagian besar telah mengabdi sejak 2005 lalu dan kini telah masuk data base Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara.
Sayangnya para tenaga honorer KII tak diterima oleh Gubernur yang sementara mengikuti rapat marathon bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait. Kendati demikian, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri secara tertib, meski tak diterima oleh perwakilan pemerintah provinsi.*
