MANOKWARI,- Insiden pemukulan yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Yan Anton Yoteni saat Paripurna DPR Papua Barat kepada Abraham Goram Gaman di gedung utama DPR Papua Barat, Selasa (4/9) malam, telah diselesaikan secara adat Teluk Wondama.
Penyelesaian itu disaksikan langsung oleh Pemprov Papua Barat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol Alberth Nakoh, perwakilan anggota DPR seperti Rudi Timisela, Jhon Dimara, Jonadap Trogea dan lainnya.
"Masalah yang sudah terjadi antara saya bersama Goram Gaman di gedung DPR sudah diselesaikan secara adat Teluk Wondama oleh orangtua saya disaksikan istri dan anak-anak," kata Yoteni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (6/9) pagi.
Kata Yoteni, karena kejadian pemukulan berlangsung di muka umum saat paripurna DPR, maka menyelesaikan secara adat di muka umum, sebab ia mengaku bahwa mereka anak-anak adat, maka harus diselesaikan sesuai adat.
Penyelesaian adat berupa membayar piring china dan pemberian noken, di dalamnya ada uang pinang sirih. "Saat penyelesaian sama sekali saya tidak ada dendam kepada Goram Gaman dan hanya spontan karena kejadian itu dan saya tidak ada masalah pribadi sama Goram Gaman," ucap Yoteni lagi.
Goram Gaman yang dikonfirmasi Rabu (5/9) malam membenarkan bahwa masalah sudah diselesaikan secara adata Teluk Wondama. Kata dia, tidak ada masalah antara ia dan Yoteni, namun kejadian sudah terjadi, sehingga sebagai anak adat sudah maafkan dan kejadian ini sudah diselesaikan.
"Mungkin saja ketua fraksi marah kepada orang lain tetapi saya menjadi pelampiasan, namun saya maklumi karena situasi saat paripurna dan kejadian sudah viral melalui pemberitaan, akan tetapi masalah ini sudah diselesaikan dengan damai," ucap Gaman.
Agar diketahui bahwa kejadian pemukulan pada saat Paripurna DPR Papua Barat, Selasa (4/9) malam. Dimana saat itu Yoteni, ketua fraksi otsus DPR Papua Barat ribut lantaran pengambil kebijakan pemprov tidak hadir saat sidang berlangsung.
Padahal apa yang dibahas adalah raperdasus yang sangat urgen bagi masyarakat adat asli Papua di Papua Barat. Akan tetapi, kenapa pengambil kebijakan tidak hadir sehingga memicu keributan yang berujung pada pemukulan. *
