MANOKWARI,- Di gedung DPR Papua Barat, Selasa (4/9) malam nampak demokrasi di antara sesama anggota DPR dari kursi fraksi Otsus maupun anggota DPR dari partai politik, tidak berjalan baik.
Tak hanya berdebat karena demokrasi di dalam gedung DPR, namun sidang paripurna berujung pemukulan terhadap anggota DPR Fraksi Otsus.
Aksi itu tampak pada saat Paripurna DPR Papua Barat yang membahas tentang 7 rancangan peraturan daerah Papua Barat di antaranya 4 raperdasus dan 3 perdasi.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni mengajukan protes pada saat paripurna sedang berlangsung. Alasannya sangat sederhana, sebab pembahasan raperdasus merupakan produk hukum khusus di daerah Papua Barat yang bermanfaat ke depan bagi masyarakat adat Papua di daerah Papua Barat.
Yoteni berpendapat bahwa raperdasus ini bermanfaat ke depannya, tetapi kenapa pengambil kebijakan seperti Gubernur, Wagub, Sekda dan asisten pemprov tidak hadir pada agenda paripurna tersebut, namun diwakilkan kepada staf ahli dan jajaran OPD saat dengar pendapat fraksi dan tanggapan pemprov.
Lantaran pengambil kebijakan itu tidak hadir, maka terjadi keributan dan berujung pada tindakan pemukulan yang dilakukan Yoteni kepada anggota Fraksi Otsus lainnya, Abraham Goram Gaman.
Menurut Yoteni, kalau misalnya di antara pengambil kebijakan itu hadir pasti ia tidak melakukan keributan hingga aksi pemukulan. Di samping itu, Yoteni minta paripurna diskors hingga menunggu kehadiran pengambil kebijakan pemprov.
Akan tetapi apa yang diprotes Fraksi Otsus serta beberapa anggota dewan lainnya tidak didengar oleh ketua DPR Pieter Kondjol, dan tetap melanjutkan paripurna, maka Abraham Goram Gaman yang sedang membaca salinan pendapat fraksi otsus harus menerima risiko.
Pantauan wartaplus.com semalam, insiden itulah yang menyebabkan terjadi keributan di dalam gedung DPR Papua Barat sehingga Bram Goram Gaman harus kena pukul oleh ketua Fraksi Otsus.
Salah satu pengunjung sidang yang juga adalah Sekretaris LMA Papua Barat George Dedaida semalam ikut menyaksikan insiden tersebut.
Saat dimintai tanggapan di luar gedung DPR, George mengakui bahwa internal DPR dan sudah menjadi ranah mereka ketika harus ribut pada saat paripurna. Ia tak bisa mengatur sampai ke dalam internal DPR. Namun apa yang dilakukan Yoteni merupakan hak dalam mempertahankan eksistensi Fraksi Otsus yang memperjuangkan apa yang menjadi hak dasar OAP. *
