JAYAPURA,– Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Solaiyen Murib Tabuni menegaskan untuk mundur dari jabatannya, usai tuntutannya yang menolak pergantian Kepala Dinas PUPR tidak mendapat respon Penjabat Gubernur, Soedarmo.

Selang satu jam kemudian, Penjabat Gubernur Soedarmo pun datang mengunjungi kantor tersebut, guna meminta klarifikasi mengenai aksi pemalangan.

“Yang pasti pemalangan ini bentuk curahan hati dari saya sebagai sekretaris dinas, karena masyarakat juga tidak menerima kehadiran Kepala Dinas PUPR yang baru”.

“Apalagi saya tidak ada akses untuk ketemu Gubernur melalui Sekda. Saya pernah ke ruangan Gubernur untuk minta ketemu hanya kerap dihalang-halangi oleh stafnya. Maka saya lakukan aksi pemalangan kemarin sampai hari ini. Intinya adalah di Dinas PUPR ini harus bereskan mafia yang ada didalam instansi ini. Dan hanya orang dalam instansi ini yang bisa melakukan itu bukan dari luar,” tutupnya.

Sebelumnya, Kebijakan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo merotasi pejabat pimpinan tinggi pratama, diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menuai penolakan dari dalam instansi yang membidangi infrastruktur tersebut.

Tiga jam pasca pelantikan, Sekretaris Dinas PUPR Papua Solaiyen Murib Tabuni langsung memprotes keras pelantikan itu. Bahkan dirinya melarang kepala dinas yang baru untuk berkantor.

“Yang pasti kalau kepala dinas baru masuk kita akan tolak. Sepanjang penolakan ini tidak diambil tindakan oleh gubernur, kepala dinas baru tidak boleh dia masuk di PU. Apalagi ada masyarakat yang datang demo disini menolak pejabat baru”.