JAYAPURA, - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memimpin pergantian tiga Kepala Dinas serta satu staf ahli gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, berlangsung di Sasana Krida kantor Gubernur, Rabu (29/8). Pergantian sekaligus pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua ini dinilai sangat mendadak sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan para pegawai dan juga masyarakat. Proses pengambilan sumpah jabatan disaksikan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen serta para pimpinan OPD/Dinas.
Keempat pejabat eselon II yang diganti yakni, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Yusuf Yambe Yabdi digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi.
"Pengisian jabatan ini sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua lebih baik," kata Gubernur Soedarmo.
Dia berharap, pelantikan dapat memacu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang dapat menggerakan roda pemerintahan serta melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.
"Saya harap setiap pimpinan OPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait," ujarnya.
Soedarmo minta pimpinan OPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian dapat segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada.
"Saya percaya kalian mampu menjalankan ini, demi pembangunan Papua yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat," kata Soedarmo.
Selain itu, dirinya juga meminta para pejabat yang menempati jabatan baru bisa bekerja secara maksimal dan menyesuaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersisa beberapa bulan.
"Segera lakukan pelaksanaan pelelangan, jangan saling menyalahkan antara OPD satu dengan OPD lain. Kalau ada apa-apa langsung laporkan ke pimpinan, nanti pimpinan yang akan berikan teguran kepada pimpinan OPD yang tidak bekerja maksimal," pintanya.
"Saya berharap dua pimpinan yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt) bisa lebih maksimal, mengingat waktu tinggal beberapa bulan, jangan lagi ada yang tertunda atau tidak terlaksana. Ini jelas akan merugikan bagi pemerintah provinsi dan masyarakat karena program dan pembangunan tidak berjalan. Ini yang saya tidak inginkan," tekannya.
Untuk diketahui, tiga dinas yakni Dinas PUPR, Dispora dan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ini memang tengah jadi sorotan di media. Kepala Dinas PUPR, Djuli Mambaya misalnya, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua atas kasus dugaan korupsi pembangunan terminal tipe B di kabupaten Nabire, lalu Biro Pelayanan Pengadaan Barang Jasa selama ini dikeluhkan karena dinilai lamban dalam melakukan tender proyek. Sementara Dispora, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kenapa Kepala Dinasnya harus diganti ditengah tengah kesibukannya mempersiapkan perhelatan PON XX 2020 di Papua. Tentunya pertanyaan itu hanya dapat dijawab oleh Gubernur dan tim yang melakukan penilaian terhadap kinerja setiap pimpinan OPD.*
