JAYAPURA,- Kawasan Taman Nasional Lorentz dan Noken sekarang ini menghadapi berbagai permasalahan dan masuk dalam daftar bahaya.
“Pembangunan jalan yang melintasi kawasan Taman Lorentz, perburuan satwa liar, kematian hutan notofagus, ketersediaan bahan Noken yang semakin terbatas dan rendahnya persaingan Noken dengan produk kerajinan lainnya,” ungkap Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Biro Kesra Papua Naftali Yogi pada Rapat Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Noken Sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia dan Taman Lorentz Sebagai Warisan Alam Dunia, di Grand Abe Hotel, Selasa (28/8).
Gubernur mengatakan, museum Noken yang dibangun tahun 2013, sampai saat ini tidak bisa beroperasi karena status pengelolaannya masih menjadi kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Papua sangat mengharapkan pengelolaan museum Noken dapat dilimpahkan kepada Pemprov Papua untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan fungsinya.
Diakui, ketersediaan Sumber Daya Alam dan Anggaran di Provinsi Papua dalam pengelolaan Taman Nasional Lorentz dan Noken masih sangat terbatas.
“Kami mengharapkan agar pemerintah pusat khususnya dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dapat memenuhi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga keberadaan dua properti ini kedepan akan memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” harapnya.
Selain itu, Gubernur berharap adanya dukungan dari masyarakat Papua, pemerintah pusat, akademis dan dunia usaha untuk bersama menjaga warisan alam dunia ini.
Dengan demikian, pertemuan koordinasi ini dapat terwujudnya komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk ikut melindungi kedua aset bangsa di Provinsi Papua.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Asisten Deputi Warisan Budaya Kemenko PMK, Pamuji Lestari, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamudin Ramly, Kepala Pusat BPIW Kementerian PUPR, Kuswandono, Kepala BKSDA Papua, Timbul Batubara, sejumlah instansi terkait serta para mama-mama pengrajin noken Papua.*
