JAYAPURA,- Kesal penandatanganan kontrak konsultan pengawas konstruksi tidak dihadiri oleh pimpinan perusahaan dan tenaga ahli pengawas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Djuli Mambaya akhirnya membatalkan penandatanganan kontrak tiga perusahaan konsultan.

Tiga perusahaan itu, PT. Wadah Dirham Konsultan, CV. Widya Sarana Konsultan serta CV. Cipta Buana Lestari

Penandatanganan yang dijadwalkan berlangsung, Kamis (23/8) siang di ruang kerja Kadis PUPR itu akhirnya dibatalkan. Saking kesalnya, Kadis Djuli Mambaya bahkan merobek kontrak salah satu perusahaan yang tidak dihadiri pimpinan perusahaan dan juga tenaga ahlinya. 

"Masakan saya tandatangan kontrak dengan hantu ? Kesal Djuli.

Menurut dia, mestinya pimpinannya hadir atau perwakilan. 

"Jangan-jangan ini konsultan pengawas tipu-tipu yang meski menang tender tapi baik kantor maupun orangnya ada di luar Papua,”tudingnya.

Dua Hari

Tak hanya itu, ungkap Djuli, selain wajib dihadiri pimpinan perusahaan, para tenaga ahli yang ditunjuk pun harus ada di lokasi penandatanganan. 

“Makanya saya batalkan dan kasi waktu dua hari kepada tiga perusahaan atau konsultan pengawas ini. Kalau sampai dengan waktu dia hari tidak bisa menghadirkan pimpinan dan tenaga ahlinya maka pekerjaan saya batalkan dan ganti dengan cadangan dibawahnya,” ancam dia.

Djuli mengatakan bakal turun ke lapangan untuk memonitor kinerja para konsultan pengawas. Sebab jika konsutan tak maksimal apalagi tidak ditempat tugas, dikhawatirkan sebuah pekerjaan oleh pihak ketiga, tak berjalan maksimal.

“Kan yang dibayar kepada tenaga ahli ini hanya berupa skill bukan tenaganya. Untuk itu, kita harap konsultan pengawasa mesti selalu ada di lapangan. Tahun lalu saya pending (sejumlah konsultan pengawas) namun tahun ini mau coba lagi. Intinya, saya tidak takut untuk mencoret. Saya siap dengan konsekuensi apa pun demi keadilan sebab ini uang negara yang ,” tegasnya.

Sementara Wakil Direktur CV. Cipta Buana Lestari, Muhammad Fahrid mengaku siap memenuhi tuntutan untuk menghadirkan para tenaga ahli sejumlah empat orang sebagaimana yang tertera dalam kontrak.

“Memang untuk saat ini kami baru bisa menghadirkan tiga orang. Apalagi kami dihubungi tiba-tiba pada pukul 12.30 Wit sehingga datang dengan komposisi yang ada. Namun kami siap memenuhi persyaratan yang disampaikan kepala dinas saat penandatanagan nanti,” akunya.*