JAYAPURA, - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengaku telah membicarakan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menekan maraknya perikanan yang tidak sah di perairan Papua, ke Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"Apa yang diperlukan DKP Papua sudah dibicarakan dengan Ibu Susi untuk bisa menambah peralatan, khususnya pengontrolan illegal fishing," ujar Soedarmo di Jayapura, Senin (6/8)

Meski demikian, menurut Gubernur, DKP Papua juga harus memberikan dukungan tambahan dengan menyurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar apa yang dibutuhkan bisa segera di akomodir.

"Saya sudah sampaikan hal ini ke DKP Papua, agar segera ditindaklanjuti," aku Soedarmo

Dia menuturkan, yang namanya ilegal tidak boleh dibiarkan terjadi di Papua. Sebab, dari sisi pendapatan daerah tidak didapat pemerintah, tetapi justru yang mendapat untung adalah para pelaku.

"Ini jelas sudah tidak betul dan harus segera ditindak tegas,"  tegas Soedarmo

Seperti diwartakan sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, FX Mote mengatakan selama ini Pemprov Papua belum memiliki kapal pengawas. 

Untuk itu, pihaknya sedang mengagendakan pengadaan satu unit kapal pengawas untuk meminamilisir risiko pencurian ikan di kawasana perairan selatan Papua.

"Kita ada pengadaan kapal untuk pengawasan, rencananya akan diadakan satu unit untuk mengawasi perairan Mimika hingga Merauke. Kapal itu cukup besar untuk mencapai 12 mil laut," kata Mote.

Menurut dia, pengadaan satu unit kapal pengawas tersebut masih jauh dikatakan ideal karena zona laut Papua yang sangat luas.

"Idealnya di kawasan selatan ada empat kapal pengawas, lalu di pantai utara kita juga butuh empat kapal. Selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh KKP, tapi zona pengawasannya di atas 12 mil," katanya.*