JAYAPURA,– Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan untuk menggelar Rencana Aksi Pengelolaan Sagu dalam rangka peningkatan ekonomi daerah, memperbaiki taraf hidup masyarakat serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Terkait hal itu, Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo dalam rapat bersama bupati maupun OPD di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (2/8) siang, menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, segera menyusun rencana aksi ini.
Ia menilai, prospek pengelolaan sagu amat sangat menjanjikan di masa mendatang. Apalagi komoditi itu memiliki keunggulan dibandingkan jagung, beras, ubi, kedelai dan lainnya.
“Sehingga demikian, perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah terkait pengelolaannya. Makanya, saya lihat perlu ada rencana aksi supaya tahu lembaga apa berbuat apa? Kemudian pengelolaannya ini mau dibuat home industri dulu atau bagaimana," ujar Soedarmo.
Setelah itu lanjutnya, akan ditetapkan berapa kabupaten sebagai wilayah induk percontohan pengelolaan sagu dalam rencana aksi itu. Sehingga baik pengelolaan hingga pemasarannya akan lebih jelas dan sesuai target maupun sasaran yang dituju.
"Setelah iktu kita terbitkan sebuah instruksi atau peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sagu secara massal di bumi cenderawasih,"tukasnya
Namun yang tak kalah penting, sambung Soedarmo, harus ditentukan dulu pasarnya. Apakah nanti melalui pasar lokal atau ekspor, tentu ini harus diputuskan. Sebab kalau ekspor pun, Papua sudah bisa mengirim kepada rekanan dari salah satu peneliti Universitas Cenderawasih I Made Budi di Tiongkok.
“Makanya, saya imbau semua pihak terkait baik bupati maupun OPD agar semuanya bersemangat mendukung pengelolaan sagu di Papua,” harapnya.
Koordinasi Bulog
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pula pihaknya akan bertemu dengan pimpinan Bulog Divre Papua guna meminta agar lembaga tersebut mengakomodir pembelian sagu dari masyarakat.
“Sehingga dengan tidak langsung kita juga memberi pasar bagi masyarakat. Tapi sekali lagi supaya bisa hasilnya ditampung Bulog, maka pemda harus bisa mendorong home industri di kampung-kampung”tambahnya.
Tentunya ini juga menjadi tugas bupati menggiatkan pengelolaan sagu. Diantaranya membantu dengan menghibahkan alat pengolahan sagu kepada masyarakat di tiap-tiap kampung. Dengan demikian diharapkan tercipta home industri pada tiap-tiap kampung yang nantinya menunjang ekonomi keluarganya serta daerah.
Untuk diketahui, sejumlah pihak di Tiongkok telah meminta secara resmi kepada I Made Budi, Salah satu peneliti di Universitas Cenderawasih Jayapura, untuk mengirimkan tepung sagu hasil pengelolaannya. Made mengklaim mesin pengelolaan sagu yang dikembangkannya mampu menghasilkan tepung berkualitas tinggi yang ditawar Rp25.000 per kilogram oleh pihak Tiongkok.*
