JAYAPURA,- Komisi V DPR RI bidang Infrastruktur dan Perhubungan dalam kunjungan kerjanya ke Papua, mendesak Pemerintah Provinsi Papua segera menyelesaikan persoalan lahan untuk pembangunan venue PON XX 2020.

Ketua tim Komisi V DPR RI, Fery Djemi Francis, dalam pertemuannya dengan Pemerintah Provinsi Papua dan PT PP di lokasi pembangunan stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa, (31/7) menuturkan, persoalan lahan/tanah memang sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, dia meminta pemerintah Provinsi Papua segera berupaya menyelesaikan status tanah yang akan dibangun venue PON di Papua.

“Selama status tanah belum jelas, pemerintah pusat tidak bisa membangun, padahal anggaran sudah tersedia dalam APBN 2018,” tegasnya.

Ia menyebutkan, anggaran pembangunan venue PON Papua yang masuk dalam APBN masih dalam kode bintang. Artinya, anggaran tersebut belum bisa digunakan jika status tanah belum jelas.

Oleh karena itu, Pemprov Papua harus segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan status tanah ini, dan segera menyerahkan kepada Kementerian Keuangan, agar kode bintang tersebut dicabut dan anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembangunan venue PON.

Menjawab permintaan Komisi V, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Yusuf Yambe Yabdi kepada pers mengatakan, dokumen lahan yang akan dibangun wisma atlet maupun venue PON sudah selesai, dan menunggu Gubernur menandatangani suratnya.

"Jadi, dokumen sertifikat tanahnya sudah selesai, tinggal menunggu surat gubernur yang akan kita lampirkan sebagai dasar kepada Kementerian Keuangan melakukan pembukaan blokir kepada anggaran pembangunan venue PON Papua yang telah dianggarkan dalam APBN 2018,” ujarnya.

Diakui, pembangunan venue PON saat ini dalam proses lelang, dan direncanakan tandatangan kontrak untuk semua venue dengan biaya APBN paling lambat 26 Agustus 2018. “sesuai dengan jadwal dari Kementerian PUPR, venue PON sudah selesai akhir 2019,” sebutnya.*