Mulia, - Wakil Bupati Puncak Jaya, Deinas Geley, mengimbau para ASN dan masyarakat agar tidak terprovokasi dan ikut menolak Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pelantikan Kepala Kampung dan Sekertaris Distrik. Imbauan ini disampaikannya saat memimpin apel gabungan ASN, Instansi Vertikal, Tenaga honorer, Ormas dan LMA, di halaman kantor Bupati, Senin, (30/7) kemarin.

Dikutip dari rilis Humas Protokol Pemkab Puncak Jaya, Selasa (31), Deinas mengatakan, setiap ASN wajib mengamankan keputusan Bupati karena keputusan yang diambil pimpinan melalui pertimbangan dan itu sudah yang terbaik untuk masyarakat. 

"Disinyalir pasca pelantikan ada ulah provokator yang masih sakit hati pasca pilkada kemarin ingin merusak situasi dan kondisi di Puncak Jaya yang ada diantaranya ada ulah oknum PNS yang tidak bertanggung jawab. Motifnya pasti ingin mengambil keuntungan dengan situasi ini, " tudingnya.

Seperti diketahui, pada Senin, 23 Juli 2018 lalu, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda melantik 302 kepala kampung beserta sekretaris dari 26 di Distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Pelantikan ini telah memicu konflik antara masyarakat di 4 Distrik, yakni di Distrik Muara, Distrik Tingginambut, Distrik Kalome dan Distrik Taganombak yang tidak menerima atas pelantikan tersebut.

"Saat pelantikan acara berjalan lancar, namun setelah itu konflik terjadi di kampung - kampung antara yang dilantik dan yang diganti," ungkap Deinas.

Dia membeberkan, saat pelantikan 302 kepala kampung, dilaksanakan di ruang terbuka dan berlangsung aman. Sejak selasa hingga sabtu pekan lalu, aparat TNI Polri telah berusaha melerai pertikaian dari kelompok yang tidak puas dengan pencopotan jabatan kepala kampung. Dimana sebelumnya, karena tidak terima, akhirnya terjadi perang antar dua kelompok warga mengakibatkan sejumlah honai dibakar dan terdapat beberapa korban luka akibat terkena panah. Perang antar warga ini terjadi di distrik Ilu, Kalome dan Tingginambut. 

"Aktivitas perkantoran pun terhenti sementara waktu akibat  pemalangan oleh massa yang tidak puas di depan pintu gerbang kantor Bupati," bebernya.

Beruntung pemerintah bersama TNI Polri bergerak cepat, langsung turun ke kampung kampung yang terjadi konflik sehingga akhirnya masalah bisa diredam. Hingga rilis ini diturunkan situasi di lokasi kejadian sudah berlangsung aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya.

Deinas menjelaskan, adapun dasar pelaksanaan pelantikan kepala kampung adalah mereka yang diganti setelah dievaluasi terbukti tidak melaksanakan tugas dengan baik sebagai kepala kampung. "Kami lakukan tindakan disiplin karena kami ada data ada kepala kampung yang tidak atur dana kampung baik serta tidak sampai ke masyarakat apalagi dipertanggungjawabkan" jelasnya.

Bupati Keluarkan Diskresi

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan masyarakat kampung BPMK, Yahya Wonorengga mengatakan bahwa sesuai sambutan bupati Puncak Jaya saat pelantikan bahwa Bupati mengeluarkan diskresi yang di satu sisi berseberangan dengan aturan yang seharusnya yaitu pemilihan, namun jika dilakukan akan memakan waktu yang lama dan entah berapa korban jiwa dan materil lagi yang akan ditimbulkan ditengah masyarakat.  

"Saat ini dana kampung yang akan digulirkan juga sangat mendesak mengingat dana yang mendesak digulirkan sebesar Rp142 Miliar dari APBD yang dibagikan dua tahap. Adapun dari sumber danan APBD/ADD Tahap I Rp15 M dan tahap II Rp32 Miliar yang sudah termasuk Honor, tambahan penghasilan dan operasional kepala kampung dan aparat," urai Deinas

Diakuinya saat pelantikan Bupati Yuni Wonda menegaskan bahwa dana yang besar itu bukan bayar lalu dibagi habis, namun harus dikelola sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan mengingat tersebut adalah uang negara dan uang rakyat. 

Disinggung terkait langkah yang diambil Pemda pasca konflik warga di tiga disterik tersebut, Wabup Deinas menegaskan, pihaknya akan memediasi kedua belah pihak untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Selain itu pihaknya juga akan memberikan bantuan berupa tenda kepada warga yang honainya telah habis dilalap api.

"Saya sudah perintahkan kepada plh.Sekda untuk menyiapkan tenda sebanyak 500 buah untuk dibagikan kepada para korban yang tempat tinggalnya terbakar," akunya.

Ia mengharapkan kepada semua instansi agar dapat beraktifitas kembali seperti biasa dalam melayani masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu - isu hoax yang beredar baik ditengah masyarakat maupun media sosial. Selain dia juga mengimbau melalui media Humas pemda agar seluruh anak sekolah dan kegiatan pemerintahan berjalan seperti biasa mengingat Puncak Jaya akan memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke 73.

"Tentunya peringatan HUT kemerdekaan ini harus berjalan aman,"pungkasnya.*