JAYAPURA,-Kepala Suku 5 wilayah adat di Tanah Papua dan Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Provinsi Papua meminta pelantikan Gubernur terpilih Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
“Kami minta segera dilantik Gubernur Provinsi Papua terpilih yaitu Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal oleh yang mulia Presiden Republik Indonesia, Mendagri, Carateker Gubernur Provinsi Papua Jend Purn. Soedarmo. Mengingat kondisi stabilitasi masyarakat adat dan stabilitas keamanan pasca pemilukada Pilgub maupun Pilbup tanggal 27-06-201 yang kondusif sampai saat ini. Kami kepala suku khwatir ada gangguan kemanan yang tidak kondusif di Papua hingga menyebabkan pelantikan gubernur terpilih nantinya diulur-ulur waktunya,“ujar Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Provinsi Papua Alfius Tabuni kepada wartawan, Senin (23/7) sore bersama Kepala Suku Besar Lapago Paus Kogoya, S.IP, Kepala Suku Besar Mepago Nus Gobay SH, tokoh intelektual Saireri Zisko Ayomi, SE, Ketua Adat Kabupaten Tolikara Jhon Wenda.
Dikatakan, kami kepala suku 5 wilayah adat kuatir adanya penyusupan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan situasi yang kondusif menjadi tidak kondusif di tanah Papua yang penuh kedamaian ini. “Untuk itu sekali lagi kami minta kepada pihak Jakarta segera melakukan dan menjadwalkan pelantikan putra terbaik anak bangsa Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal,”ujarnya.
Ditegaskannya, bila pernyataan sikap kami kepala suku 5 wilayah adat dan FKP Provinsi Papua tidak diperhatikan, maka kami kepala suku 5 wilayah adat akan menuju ke gedung putih Republik Indonesia untuk segera meminta putra terbik Papua dilantik di Jakarta.
“Bila ada pihak-pihak yang mendaftarkan gugatan di MK terkait Pilgub Papua tahun 2018. Kami minta itu segera dicabut, tidak ada artinya . Kalau itu diproses silahkan jalan, tapi pelantikan harus tetap dilaksanakan. Rakyat sudah menyalurkan hak pilih secara mutlak. Kalau ini tidak dilakukan maka kami siap menghadap Presiden,”ujarnya.
Ditegaskannya, penerimaan royalti dari Freeport kepada Republik Indonesia yaitu 75 persen di tanah Papua itu adalah hak sumber daya alam kami. Maka negara segera ambil keputusan dan melakukan pelantikan karena Indonesia tanpa Papua, Indonesia tidak lengkap. Maka Papua harus diperhatikan lebih khusus, lebih unik.
Kata dia, kepala suku 5 wilayah adat dan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Papua menyampaikan sikap ketulusan hati ini, merupakan bagian dari melindungi, mengayomi masyarakat adat kami di tanah Papua.
“Karena rakyat Papua secara spontan tidak di paksa baik di gunung, dipantai, dilembah, rawah, dihutan datang sendiri dengan hati yang iklas untuk memilih pemimpinnya. Atau one man vote atau bentuk noken untuk menggunakan hak pilihnya. Dan masyarakat adat kami telah menentukan pilihan pada pemilukada Pilgub dan Pilbup yang benar. Kami tidak mau menodai ketulusan hati mereka dan seluruh hak suara yang memenangkan secara mutlak LUKMEN menjadi tugas pokok dan tugas wajib kepala suku 5 wilayah adat dan FPK di tanah Papua,”ujarnya. Lanjutnya, kebenaran yang telah dilakukan diatas tanah leluhur ini tidak boleh dinodai oleh siapapun dan harus dilaksanakan.
Lanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua, maka Papua itu unik, Papua khusus dan istimewa. Oleh karena Papua akan selalu menyerukan perdamaian dan perdamain.
“Maka kami kepala suku 5 wilayah adat dan FPK Provinsi Papua siap untuk menciptakan stabilitas adat sesuai dengan koridor hukum adat, agama dan pemerintah. Kami memohon Presiden yang telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan diberbagai pelosok ditanah Papua. Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat pribumi diatas tanah leluhur dengan hak kesulungan sehingga LUKMEN terpilih mutlak di tanah Papua dan akan segera melanjutkan sisa-sisa pembangunan pada 5 tahun berjalan periode 2018-2023, supaya kami masyarakat Papua yang mengharapkan maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan bukan hanya berpengharapan.
Merekapun berterimakasih kepada semua pihak Pangdam XVII Cenderawsih, Kapolda Papua, Carateker Gubernur Provinsi Papua, KPU Papua, Panwaslu, Bupati 29 kabupaten-Kota di Papua, Kepala Distrik , Kepala Kampung, Kepala Suku, adat, Forum Kerukunan Umat Beragama yang telah bekerja keras atas suksesnya jalannya Pilgub dan Pilbub di Provinsi Papua.*
