JAYAPURA,– Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan salah satu dari 10 partai yang tergabung dalam Koalisi Papua Bangkit II yang mengusung Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018. Koalisi ini terbukti mampu mengantarkan pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) sebagai gubernur pertama di Papua yang akan memimpin selama dua periode.
Partai Nasdem yang mengusung semangat Restorasi Indonesia, berharap agar pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) mampu melanjutkan program yang telah dikerjakan 5 tahun lalu dan membawa perubahan bagi Papua.
“Khusus dengan kemenangan Lukmen, yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Papua kedua kalinya, tentu harapan besar dari Nasdem adalah di Papua ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan, banyak suadara kita tinggal di pedalaman dan belum terjangkau, sehingga orang sakit pun tidak bisa dievakuasi keluar. Pelayanan makan, minum dan mata pencaharian mereka yang tidak menentu harus menjadi perhatian utama dari Lukmen,” kata Sekertaris Partai Nasdem Papua, Sulaeman Hamzah kepada awak media di Kota Jayapura, Jumat malam.
Ia berharap agar di periode kedua kepemimpinan Lukmen, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Papua. “Yang paling pokok adalah bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat sampai pelosok ini harus terpenuhi, supaya kualitas hidup mereka dari waktu ke waktu kepada anak cucunya bisa diberi makan bergizi, sehingga generasi baru Papua ini bisa tumbuh kembang dengan baik dan berprestasi,” harapnya.
Anggota DPR RI komisi IV ini juga berpesan agar pasangan Lukmen selalu berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Selama ini banyak pimpinan daerah itu lebih banyak diluar daerah sehingga program-program nyata di daerah dan pelayanan publik itu kurang. Pesan pertama yang di sampaikan oleh ketua umum Nasdem adalah kepala daerah terpilih harus mampu mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan lebih banyak di daerah untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Selain itu kata Sulaiman, pemimpin terpilih harus membedakan mana uang untuk diri sendiri dan mana uang untuk publik untuk pembangunan dan sebagainya.
“Haram hukumnya kepala daerah menyalahgunakan uang. Tentu kenyataan beberapa kader yang melakukan pelanggaran langsung di pecat. Ketua umum perintahkan kader tersebut tidak usah dibela, tidak usah ikut campur, karena itu kesalahan pribadi. Jadi sudah ada rambu-rambu yang harus di patuhi semua orang,” ungkapnya. *
