JAYAPURA, wartaplus.com - Gubernur Provinsi Papua Mathius D. Fakhiri memberikan apresiasi kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua yang telah bekerja dengan maksimal sehingga angka inflasi di Provinsi Papua tetap terjaga.
Menurut data BPS, pada Oktober 2025, Provinsi Papua mengalami inflasi tahun ke tahun sebesar 0,53 persen. Namun Secara umum, Provinsi Papua telah sukses menjaga inflasi tetap berada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, angka ini adalah titik keseimbangan agar baik produsen maupun konsumen sama-sama diuntungkan.
“Terima kasih kepada TPID yang tetap menjaga kestabilan harga sampai saat ini. Saya masuk sebagai Gubernur, dalam stabilitas harga yang terjaga, pasokan bahan pokok bisa aman, bahkan ini bisa sampai perayaan nataru (natal dan tahun baru. Sinergitas antara TPID juga berjalan dengan baik. Terlihat saat terjadi lonjakan harga di pasaran, TPID langsung bergerak cepat untuk melakukan operasi pasar,” ucap Gubernur kepada wartawan usai membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah se-Provinsi Papua di Hotel Aston, Kota Jayapura, Rabu (26/11/2025).
Gubernur Fakhiri berharap, sinergitas seperti ini juga bisa dilakukan oleh TPID di tingkat Kabupaten/Kota. Apalagi pemerintah pusat selalu memantau pergerakan inflasi tiap minggu.
“Saya berharap kerja seperti ini bisa terjadi juga di TPID kabupaten kota, karena ini akan selalu di update oleh pemerintah pusat dalam hal ini bapak Mendagri. Sehingga saat ini kita memasuki nataru, bahan pokok tersedia, dan harganya tetap stabil,” harapnya.
Gubernur Fakhiri juga kembali mengingatkan terkait arahan Presiden bahwa pemerintah daerah perlu memastikan swasembada pangan lokal, salah satu strateginya adalah melakukan gerakan menanam komoditas pangan strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berjenjang dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan kantor pada tingkat kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi.
“Pemerintah pusat menganjurkan kita untuk menanam komoditas pangan seperti cabai atau sayuran hidroponik di kantor maupun di pekarangan rumah. Ini juga untuk menjaga kestabilan harga khususnya cabai dan lainnya,” ujarnya.
Gubernur melalui rakor ini menekankan, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dapat menyusun ROAD MAP pengendalian inflasi, melakukan pemetaan komoditi unggulan daerah dan yang tidak kalah penting yaitu analisis atau kajian terkait dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pengendalian inflasi. “Sehingga kita mendapat data kebutuhan MBG sambil tetap memastikan stok pangan tersedia untuk kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrai Setda Provinsi Papua, Andri dalam laporannya menyebut kegiatan Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan para stakeholders.
Dalam kegiatan rakor ini akan menghadirkan 4 narasumber yaitu Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Badan Pangan Nasional, Ketua TPID Provinsi Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Kepala BPS Papua.
“Kami berharap rakor ini dapat menghasilkan komitmen bersama dalam pengendalian inflasi di Provinsi Papua dan Penguatan koordinasi antar wilayah dan antar sektor,” harapnya.**
