Dalam satu kesempatan, Presiden Prabowo menyebut istilah “Deret 9.” Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin terdengar baru, tetapi dalam konteksperencanaan dan penganggaran negara dan daerah, Deret 9 adalah representasi sistematis yang digunakan untuk menyusun struktur belanja pemerintah secara terperinci. Konsep ini bukan sekadar istilah teknis dalam administrasi keuangan negara dan daerah, melainkan menjadi alat ukur utama dalam menentukan seberapa besar alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi layanan publik dan berapa banyak yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pemerintahan.
Oleh karena itu, memahami Deret 9 tidak hanya penting bagi para perencana anggaran dan pejabat pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Memahami Deret 9 dalam Perencanaan dan Penganggaran Dalam sistem perencanaan dan penganggaran, setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki hierarki yang jelas untuk memastikan bahwa penggunaan dana selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan layanan publik. Deret 9 merupakan penyusunan anggaran yang berjenjang, yang dimulai dari:
1. Urusan Pemerintahan
Urusan ini mencerminkan tanggung jawab utama pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
2. Bidang Urusan
Didalam setiap urusan pemerintahan,terdapat bidang-bidang spesifik yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Program
Program adalah kumpulan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu dalam bidang urusan pemerintahan yang telah ditetapkan.
4. Kegiatan
Kegiatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan program yang telah dirancang
5. Sub Kegiatan
Sub kegiatan lebih spesifik dari kegiatan, mencerminkan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai target tertentu dalam sebuah kegiatan.
6. Indikator
Indikator digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan,
memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik.
7. Satuan
Satuan mengacu pada ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan dan sub kegiatan.
8. Belanja
Belanja terdiri dari berbagai kategori pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program pemerintahan.
9. Rincian Belanja
Rincian belanja adalah tingkat paling detail dalam hierarki anggaran, yang menentukan secara spesifik bagaimana dana dialokasikan dan digunakan. Sebagai elemen terakhir dalam Deret 9, rincian belanja menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan layanan publik. Deret 9 sebagai Pengukur Alokasi Belanja Publik. Ketika berbicara tentang keuangan negara dan daerah, dua aspek utama yang selalu menjadi perhatian adalah:
1. Seberapa banyak dana yang dialokasikan untuk layanan publik?
2. Seberapa besar anggaran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan?
Dalam konteks ini, deret 9 menjadi alat untuk menjawab pertanyaan tersebut secara transparan dan akuntabel. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan harus memiliki keseimbangan yang jelas antara anggaran yang digunakan untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan anggaran yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan administrasi pemerintahan.
Pengawasan
Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi ketimpangan dalam distribusi anggaran. Beberapa daerah atau institusi mungkin mengalokasikan dana lebih besar untuk belanja pegawai dan operasional, sementara anggaran untuk layanan publik yang lebih luas menjadi terbatas. Di sinilah pentingnya pengawasan dan evaluasi rutin terhadap rincian belanja, agar anggaran negara, anggaran daerah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak terserap habis untuk kepentingan birokrasi semata.
Tantangan dalam Implementasi Deret 9
Meskipun Deret 9 memberikan struktur yang sistematis dalam perencanaan dan penganggaran, implementasinya di lapangan sering menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya adalah:
1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas.
Tidak semua instansi atau daerah secara terbuka mempublikasikan rincian belanja mereka, sehingga masyarakat sulit untuk mengawasi apakah anggaran digunakan dengan efektif.
2. Perbedaan Persepsi dalam Penyusunan
Anggaran Setiap lembaga memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan prioritas anggaran, yang kadang menyebabkan perbedaan interpretasi dalam implementasi Deret 9.
3. Ketidakseimbangan antara Belanja Publik dan Belanja Pemerintahan
Beberapa di pusat dan daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk
biaya administrasi dan belanja pegawai dibandingkan untuk pembangunan
infrastruktur dan layanan publik.
4. Kurangnya Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Anggaran
Tidak semua pejabat pusat dan daerah atau penyusun anggaran memiliki
pemahaman mendalam tentang sistem perencanaan berbasis kinerja yang
berbasis pada Deret 9.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di setiap tingkatan. Deret 9 dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional, Deret 9 memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa alokasi anggaran selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Beberapa cara untuk memastikan bahwa Deret 9 mendukung pembangunan
berkelanjutan antara lain:
1. Meningkatkan proporsi anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur.
2. Memastikan bahwa belanja publik memiliki dampak nyata bagi masyarakat
dengan melakukan evaluasi berbasis kinerja.
3. Menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap
rupiah yang dikeluarkan bisa diawasi oleh publik.
4. Mengoptimalkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan negara, agar
proses penganggaran lebih efisien dan akuntabel.
Alat Penting
Dari tulisan ini, dapat dibuat ringkasan bahwasan, Deret 9 bukan sekadar istilah
teknis dalam sistem perencanaan dan penganggaran, tetapi merupakan alat penting dalam memastikan bahwa anggaran negara, anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan struktur yang sistematis. Deret 9 memungkinkan pemerintah untuk lebih transparan dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran, memastikan keseimbangan antara belanja publik dan belanja pemerintahan.
Namun, implementasi Deret 9 masih menghadapi tantangan, mulai dari kurangnya transparansi, ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran, hingga keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas perencana anggaran, peningkatan transparansi, serta optimalisasi evaluasi kinerja menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas sistem ini.
Pada sisi sebagai masyarakat, memiliki peran dalam mengawal penggunaan anggaran negara dan anggaran daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Deret 9, kita dapat lebih aktif dalam mengawasi kebijakan keuangan pemerintah dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.*
Oleh: Eddy Way (ASN-Praktisi Pembangunan)
