WAMENA,wartaplus.com - Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Povinsi Papua Pegunungan meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk ke Kabupaten Jayawijaya guna memeriksa dugaan puluhan kasus korupsi selama 15 tahun terakhir. Masyarakat ingin Jayawijaya lebih baik ke depan tetapi koruptor harus tetap dihukum sehingga menjadi pelajaran kepada semua pihak.

Jayawijaya telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, lembaga negara, dan swasta. Namun sampai sekarang tidak ada satupun kasus korupsi dalam 15 tahun yang diangkat ke depan hukum.

Masyarakat Jayawijaya membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah. Ini dikatakan Ketua Organisasi Kaderisasi & Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Papua Pegunungan, Bayam Keroman dalam rilis yang diterima wartaplus.com, Sabtu pagi

Untuk itu Bayam Keroman mendukung penuh pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya saat ini yakni Bapak Athenius Murib bapak Ronny Elopere untuk mewujudkan pemerintahan Jayawijaya  yang bersih.

"Karena itu KNPI Papua Pegunungan berharap KPK pro aktif untuk membongkar kasus dugaan KKN selama 15 tahun,"ujarnya.

Bayam Keroman yakin dan percaya bahwa KPK bahkan institusi penegak hukum lain sudah tahu tentang Jayawijaya yang sarat dengan korupsi.

"Jayawijaya adalah mengapa tidak pernah ada kasus korupsi di Jayawijaya yang diangkat selama 15 tahun,"ujarnya penuh tanya.

Untuk itu DPD KNPI Provinsi Papua Pegunungan juga meminta bapak Gubernur Papua Pegunungan, Bapak John Tabo, agar bisa turut serta meminta KPK untuk segera masuk ke Jayawijaya.

"Sebab Jayawijaya adalah ibukota Provinsi Papua Pegunungan sehingga perlu dibersihkan dari koruptor yang selama ini memiskinkan masyarakat Jayawijaya. Kami sangat berharap kepedulian dari Bapak Gubernur untuk turut serta dalam proses pelibatan KPK ke Kabupaten Jayawijaya,"katanya.

"Kehadiran KPK di Jayawijaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Tentu Kepemimpinan baru Bupati dan Wakil Bupati dapat melayani Masyarakat Jayawijaya, tidak dihantui dengan beban anggaran selama 15 tahun kepemimpinan kemarin,"ujar Ketua OKK DPD KNPI Papua Pegunungan, Bayam Keroman.

"Negara tidak boleh pelihara penjahat dan perompak dalam  kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,"tegasnya.*