Pemerintah Tidak Serius Menyelesaikan Konfik Bersenjata di Tanah Papua, Korban Akan Terus Berjatuhan

Ilustrasi wartaplus.com

JAYAPURA,wartaplus.com - Sebagai Pemerhati HAM, saya turut berduka cita yang mendalam atas terbunuhnya seorang Guru, yang mengabdi salah satu SD YPK di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Anggruk adalah kota pekabaran injil Gereja Injili di Tanah Papua daerah Yali. Kejadian pembunuhan terhadap seorang Guru adalah pristiwa yang pertama di daerah Anggruk dan hal ini tidak bisa diterima dengan baik, karena guru tersebut mendidik anak-anak yang berada daerah-daerah terbelakang selamat kurang lebih 4 tahun dengan tujuan anak-anak menjadi pintar seperti daerah lain di Indonesia,"kata Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem, Jumat (28/3/2025) pagi.

Peristiwa pembunuhan 1 orang guru, 3 orang mengalami luka berat, dan 3 irang mengalami luka ringan, telah dikunjungi langsung oleh bupati kabupaten Yahukimo.

Menurutnya, kejadian pembuhuhan dan melukai guru-guru bukan sesuatu hal yang baru di Papua, pembunuhan selalu terjadi di tanah Papua yang dilakukan oleh TPNPB, setelah mereka diduga sebagai anggota TNI atau intelijen, yang menurut TPNPB adalah mata-mata.

"Kejadian Pembunuhan serupa telah terjadi di mana-mana di tanah Papua sejak terjadinya pembantaian di Kabupaten Nduga, Gunung Kabo pada  tahun 2018 silam. Sejak itu, mulai terjadi di beberapa Kabupatn diantara Kabupate Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Maibrat, dan beberapa tempat di daerah Konflik, di tanah Papua, terakhir terjadi di Anggruk pada tanggal 22 Maret 2025.

Kejadian pada tanggal 22 Maret 2025, di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo tidak tenang dan mereka mengalami rasa trauma.

"Saya mengharapkan kepada anggota TPNPB (Tentara pembebasan Nasional Papua Barat), untuk tidak melakukan tindakan yang sama, karena tindakan pembunuhan meresahkan warga masyarakat setempat. Sehingga mereka tidak bisa beraktifitas dengan tenang, dan merugikan anak-anak kami, sehingga mereka tidak bisa belajar dengan baik,"harapnya.

"Saya selalu mendengar bahwa anggota TPNPB selalu mengatakan mereka yang di bunuh atau dieksekusi adalah anggota intelijen mata-mata atau TNI/Polri dan kalau di duga seperti demikian Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat wajib menyertakan dengan barang bukti, misalnya kartu anggota atau senjata yang dimilikinya.  Apa bila tidak dapat membuktikan pembuktian yang dimaksud, maka saya sebagai Pembela HAM, dapat mengatakan bahwa mereka itu adalah masyarakat sipil, yang wajib dilindungi oleh TPNPB termasuk masyarakat orang Asli Papua. Sehingga yang bisa berhadapan adalah anggota TNI/Polri dan TPNPB tidak berhadapan dengan maayarakat sipil,"kata Theo.

Sebagai Pembela HAM saya sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di tanah Papua, pembunuhan terjadi di mana-mana di seluruh tanah Papua, terhadap masyarakat orang asli Papua warga Non Papua TNI/Polri, namun Pemerintah Republik  Indonesia mengangap biasa-biasa sehingga tidak serius menyelesaikan masalah Papua dengan serius. Mungkin karena mereka tidak paham dan mengerti akar penyelesaian konflik kekerasan bersenjata di tanah Papua dengan sesungguhnya.

"Pengambil kebijakan di Jakarta selalu gagal menyampaikan informasi yang sebenarnya dan tidak mempertimbangkan dengan situasi daerah. Pemerintah pusat selalu menyampaikan stekmen yang keliru, sehingga guru-guru dan petugas kesehatan sering mengalami kekerasan fisik hingga sampai mereka di bunuh dengan cara yang tidak manusiawi,"tukasnya.

Kata dia, sehingga statement yang  disampaikan   tidak pernah memikirkan dan  menganalisa dengan bijaksana terhadap guru-guru dan petugas kesehatan yang berada di daerah konflik, mereka hanya asal omong tidak pernah memikirkan dampak dan resiko yang akan di hadapi oleh guru-guru dan petugas kesehatan di daerah konflik.

"Saya melihat ada dua vidio yang sedang beredar di Whatsapp TPNPB dan di Grup-grup di Papua. Vidio yang dimaksud mendorong TPNPB, untuk melakukan  tindakan brutal. Keterangan yang disampaikan bahwa TNI dan Polri akan mengambil alih sebagai tugas guru dan kesehatan. Menurut saya kalau memang ke dua vidio tersebut sudah dimiliki TPNPB saya yakin mereka akan melakukan tindakan brutal,"ujarnya

Menurut Sebby Sambom Juru Bicara TPNPB-OPM vidio-vidio ini, mendorong dan memberikan letigimasi kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan membunuh guru-guru dan petugas kesehatan.

Setelah saya ikuti pernyataan Sebby Sambom inj menyakinkan say bahwa tindakan yang sama bisa terulang di kabupaten lain di Papua. Oleh karena itu saya berharap Kepada  pimpinan TNI/Polribmenyampaikan pernyataan melalui vidio harus berfikir dampaknya.

"Apa yang akan terjadi terhadap nasib  Guru-guru dan petugas kesehatan yang bertugas di lapangan? Karena guru-guru yang berada di lapangan melakukan tugas sangat beresiko, sedangkan elit di Jakarta ngomong tidak sesuai dengan kondisi real yang dihadapi di daerah.

Menurut saya orang Jakarta pintar omong tetapi tidak pernah menganalisa sesuatu  yang akan terjadi daerah rawan konflik, dengan demikian kira-kira siapa yang akan disalahkan  dan siapa yang akan bertangung jawab?

Langkah Kongkrit

"Analisa saya bahwa, setelah saya mengikuti kedua vidio yang tersebut, saya yakin TPNPB akan bergerak melakukan tindakan brutal seperti yang terjadi di beberapa tempat. Karena vidio yang dimaksud memberikan legitimasih kepada TPNPB untuk  melakukan kejahatan pembunuhan terhadap guru-guru dan baskes warga non Papua. Kemungkinan bagi TPNPB akan berubah pola operasinya, tidak seperti melakukan perlawanan tetapi akan menghilangkan nyawa guru -guru yang bertugas di sana,"ujarnya.

"Sebagai pembela HAM di Papua, saya berharap kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langka kongrit terhadap penyelesaian konflik bersenjata, pelanggaran HAM dan pelanggaran Hukum di Tanah Papua.

Sebagai pembela HAM di Papua, saya sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua, untuk menarik semua guru kontrak dan petugas kesehatan yang bertugas di daerah konflik.

"Pernyataan Panglima TNI yang mengatakan guru yang mengajar di Papua dan petugas  kesehatan adalah anggota saya. Dan menurut saya Panglima  TNI memberikan legitimasi kepada TPNPB untuk melakukan pembunuhan terhadap guru-guru dan petugas iesehatan yang bertugas di derah konflik,"ujarnya.*