JAYAPURA,wartaplus.com – Besarnya anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) gubernur dan wakil gubernur menjadi sorotan publik. Pasalnya anggaran yang diajukan mencapai Rp168 milliar dan lebih besar dari anggaran Pilkada 2024 lalu yakni sebesar Rp155 miliar.

Menanggapi itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon, menjelaskan bahwa bertambahnya pengajuan dana ini karena seluruh tahapan PSU Pilgub akan ditanggung oleh KPU Papua.

“Kenapa kali ini dananya lebih besar karena seluruh biaya tahapan PSU akan ditanggung oleh KPU Provinsi Papua. Hal ini berbeda dengan Pilkada 2024 lalu dimana waktu itu kami masih sharing anggaran dengan KPU kabupaten/kota,” katanya kepada wartawan di Kantor KPU Papua, Rabu (5/3/2025).

Sebagai contoh kata Steve, pada Pilkada 2024 proses perekrutan petugas PPS, KPPS hingga proses distribusi logistik dilakukan oleh KPU kabupaten/kota.

“Pada Pilkada lalu perekrutan PPS, KPPS hingga distribusi logistik dibiayai sendiri oleh KPU kabupaten/kota. Sementara untuk PSU ini semuanya dibiaya oleh KPU Provinsi. Itulah mengapa anggaran yang diajukan juga lebih besar,” jelasnya.

Meski begitu kata Steve Dumbon, anggaran yang diajukan bisa saja berkurang jika sudah dilakukan revisi bersama antara KPU dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Angka yang kita ajukan itu bukan angka mati, artinya masih akan berubah setelah dilakukan revisi antara KPU dan Pemprov Papua. Jadi dana yang diajukan itu masih bisa berkurang apabila kita sudah lakukan revisi,” bebernya.
Sebelumnya, KPU Papua mengajukan anggaran untuk PSU sebesar Rp168 miliar. Jumlah ini lebih besar dibanding dengan anggaran untuk Pilkada 2024 yakni sebesar Rp155 miliar.

Tak hanya KPU, Bawaslu juga mengajukan dana yang fantastis yakni Rp155 milliar. Jumlah ini lebih besar saat pelaksanaan Pilkada 2024 yang hanya Rp55 miliar. 
Sementara itu, usulan anggaran dari Polda Papua untuk pengamanan PSU tetap di angka Rp29 miliar dan TNI mengajukan anggaran pengamanan sebesar Rp19 miliar.*