JAKARTA, wartaplus.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Menurut Mahkamah, Yermias Bisai (Pihak Terkait) tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan menjadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua sehingga didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua.
“Dalam pokok permononan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan PHPU Kepala Daerah Tahun 2024 pada Senin (24/2/2025) di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MKRI 1, Jakarta.
Dilansir dari Humas MK, Mahkamah menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Papua Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024. Mahkamah menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yermias Bisai) dari kepesertaan dalam Pilgub Papua Tahun 2024 serta menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilgub Papua Tahun 2024 bertanggal 22 September 2021 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pilgub Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
Berikutnya, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Papua melaksanakan pemungutan suara ulang Pilgub Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai. Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
Mahkamah juga memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan amar putusan a quo, Bawaslu Republik Indonesia bersama dengan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan a quo, serta Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Pilgub Papua sesuai dengan kewenangannya.
Kejanggalan Surat Keterangan Domisili
Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pertimbangan hukum Mahkamah menjelaskan, pemenuhan persyaratan calon tidak dapat dilepaskan dari validitas data atau informasi yang disampaikan dalam bentuk kependudukan, in casu data mengenai alamat tinggal atau domisili. Pemenuhan syarat pencalonan terutama untuk surat keterangan (suket) tidak pernah terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya harus diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yakni pengadilan negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
“Dengan demikian, menjadi penting bagi Mahkamah untuk memvalidasi dan mengetahui kebenaran akan proses pemerolehan suatu dokumen kependudukan serta substansi data yang dimuat di dalamnya yang kemudian akan digunakan oleh seorang bakal calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk memenuhi ketentuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 serta Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 9/2024, in casu dokumen kependudukan atas nama Calon Wakil Gubernur Papua atas nama Yermias Bisai,” jelas Saldi.
Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait berupa Surat Keterangan Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yermias Bisai Nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP bertanggal 20 Agustus 2024. Telah ditemukan fakta alamat domisili yang digunakan pada kedua dokumen tersebut adalah Jalan Baliem Nomor 8 Dok V Jayapura RT. 003/RW. 002 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara. Alamat ini bersesuaian dengan alamat yang tertera pada Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 bertanggal 23 Agustus 2024.
Mahkamah juga telah mencermati bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai dan Surat Keterangan Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845 /SK/HK/09/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai bertanggal 19 September 2024 ditambah dengan bukti yang diajukan Pemohon berupa Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWNI/9115/18092024.0003 bertanggal 18 September 2024 dan Kartu Keluarga bertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai. Pada empat dokumen tersebut, Mahkamah menemukan fakta alamat yang digunakan adalah Jalan Baliem Nomor 8 Dok 5 Jayapura RT. 003/RW. 001 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara.
Saldi mengatakan, terhadap hasil pencermatan pada seluruh bukti di atas, selain Mahkamah menemukan perbedaan atau inkonsistensi pada penulisan angka lima dan nomor RW, Mahkamah juga menemukan kejanggalan yang bersifat fundamental yakni diterbitkannya Suket 539/2024 dan Suket 540/2024 pada 20 Agustus 2024 mendahului Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 yang dikeluarkan pada 23 Agustus 2024. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, surat keterangan domisili semestinya dikeluarkan atau diterbitkan terlebih dahulu sebelum surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Karena dalam hal ini Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 harusnya merupakan dasar atau prasyarat terbitnya Suket 539/2024 dan Suket 540/2024.
“Menurut Mahkamah, kejanggalan demikian semestinya ditemukan oleh Termohon (KPU Provinsi Papua) pada saat melakukan pemeriksaan atau verifikasi berkas pasangan calon, in casu berkas Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai (Pihak Terkait),” kata Saldi. Meskipun benar, Termohon telah melakukan klarifikasi mengenai persyaratan calon atas nama Yermias Bisal kepada PN Jayapura, menurut Mahkamah hal tersebut tidaklah cukup.
Termohon sebagai penyelenggara dan pihak yang bertanggungjawab memastikan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, harusnya menelusuri dan melakukan validasi kepada instansi yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diterima melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dari Pasangan Calon Peserta Pilgub Papua Tahun 2024, termasuk terhadap dokumen Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670, bertanggal 23 Agustus 2024. Apalagi Termohon mengakui Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 merupakan salah satu dokumen yang diunggah sebagai perbaikan syarat administrasi calon atas nama Yermias Bisai.
Faktanya, Mahkamah tidak menemukan adanya klarifikasi Termohon kepada instansi atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ketua RT atau lurah setempat berkenaan dengan penerbitan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670. Klarifikasi tersebut menjadi keharusan karena terdapat fakta KTP yang digunakan untuk pencalonan Yermias Bisai adalah KTP beralamat di Kabupaten Waropen, sedangkan domisili menggunakan alamat yang berada di Kota Jayapura.
Tidak Bersesuaian: Domisili di Waropen, Suket dari PN Jayapura
Selain itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Filep Mayor dalam persidangan mengungkapkan, selama menjadi Ketua RT. 003/RW. 002 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura selama kurang lebih tujuh tahun, dirinya tidak pernah mengenal warga yang bernama Yermias Bisai. Bahkan menurutnya, rumah dengan alamat Jalan Baliem Nomor 8 RT. 03/RW. 02 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura yang digunakan sebagai alamat domisili Yermias Bisai adalah rumah orang tuanya yang bernama (mendiang) Hans Mayor yang saat ini dihuni adiknya yang dikuatkan dengan dokumen identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Fridho Akheno Major.
Sementara itu, saksi yang dihadirkan Pihak Terkait selaku Tim Sukses Yermias Bisai yaitu Herman A Yomi mengakui Yermias Bisai tidak berdomisili pada alamat a quo di atas. Menurut Yomi, dirinya menggunakan alamat tersebut berdasarkan informasi dari PN Jayapura yang menyatakan alamat Yermias Bisai adalah di alamat tersebut dengan berdasarkan pada database sistem informasi PN Jayapura.
Selama memproses dokumen persyaratan calon, terutama surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, serta surat keterangan domisili atas nama Yermias Bisai, Yomi mengakui tidak berkomunikasi dengan Yermias Bisai. Untuk keperluan penandatanganan berkas secara langsung sebagai prasyarat untuk memperoleh beberapa dokumen a quo, dirinya menggunakan scan tanda tangan basah Yermias Bisai yang diubah menjadi cap stempel.
Terhadap fakta hukum a quo, telah terang bagi Mahkamah tindakan Yermias Bisai tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam hal kejujuran mengenai kebenaran informasi data pribadi dan proses mendapatkan dokumen kependudukan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Yermias Bisai tidak pernah berdomisili di Jalan Baliem Nomor 8, RT. 003 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura sebagaimana dimuat dalam dokumen berupa Surat Keterangan Domisilli Nomor 470/670 atas nama Yermias Bisai bertanggal 23 Agustus 2024 dan/atau Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWINI /9115/18092024/0003 bertanggal 18 September 2024 atas nama Yermias Bisai.
Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar Yermias Bisai seharusnya tidak dapat menggunakan alamat tersebut sebagai tempat tinggal atau domisili untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya di PN Jayapura. Sebab, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h juncto Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta diatur pula dalam Paşal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g juncto Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, pada pokoknya menyatakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya "harus" diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
Sementara dalam hal ini, alamat pada dokumen yang menjadi dasar PN Jayapura menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai telah ternyata bukan tempat tinggal calon atas nama Yermias Bisai. Artinya, terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan tempat tinggal calon dengan pengadilan negeri yang berwenang atau memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan dokumen persyaratan calon atas nama Yermias Bisai. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Komisioner KPU Republik Indonesia Iffa Rosita dalam persidangan, seluruh data persyaratan calon harus sinkron satu sama lain dan jika tidak sinkron maka tidak dapat dibenarkan.
“Rangkaian tindakan yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, juga telah jelas melanggar asas Pemilu, karena Yermias Bisai terbukti tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Tidak jujur dalam hal memberikan informasi mengenai alamat tempat tinggal dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon wakil gubernur,” kata Arsul.
Meskipun Yermias Bisai dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui rangkaian proses penerbitan dokumen-dokumen a quo sebagaimana dilakukan oleh sekretaris atau pihak-pihak yang membantunya, akan tetapi dirinya adalah pihak yang berkepentingan langsung atas dokumen a quo dan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dari kebenaran dan validitas data serta administrasi kependudukan maupun surat keterangan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan calon. Yermias Bisai sebagai pemilik dan pengguna dokumen-dokumen a quo berkewajiban memastikan dan menjamin data atau informasi serta proses yang ditempuh dalam memeroleh dokumen-dokumen a quo adalah benar, valid, dan taat asas sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Terlebih lagi, terungkap pula sebagai fakta persidangan yang dibenarkan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak bahwa Yermias Bisai saat ini adalah Bupati Waropen dan pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Wakil Gubernur Papua kepada Termohon 29 Agustus 2024 menggunakan KTP dengan alamat Kamp Waren II RT/RW. 001/001 Kelurahan Waren II Kecamatan Waropen Bawah.
Selain itu, Arsul mengatakan, tindakan yang tidak benar berkenaan dengan administrasi kependudukan, baik yang dilakukan dalam upaya memenuhi persyaratan calon maupun tidak, diancam dan dapat dikenai sanksi hukum berupa pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Jeremy Bentham pernah menyatakan, "prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana yang kosong". Dengan demikian, validitas dokumen yang bersifat administratif dan ketaatan prosedural sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dan keadilan.
Sebagai informasi, sebelumnya KPU Provinsi Papua menetapkan perolehan suara Paslon 1 Benhur Tomy Mano-Yermias Bisai adalah 269.970 suara dan Paslon 2 Matius D Fakhiri-Aryoko F Rumaropen ialah 262.777 suara. Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara Paslon 1 tersebut yang tercantum dalam Keputusan KPU Papua Nomor 250 Tahun 2024; menyatakan diskualifikasi Paslon 1; serta menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu Paslon 1 nol suara dan Paslon 2 memperoleh 262.777 suara; serta menyatakan Paslon 2 sebagai paslon terpilih.*
