JAKARTA, wartaplus.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan gugatan hasil Pilkada Gubernur Papua, dengan nomor perkara 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, berlangsung di ruang sidang panel 2 MK, Senin (17/02/2025).
Dalam persidangan yang dipimpin hakim, Saldi Isra, kuasa hukum pihak terkait menghadirkan saksi yakni calon wakil gubernur Papua Yermias Bisai dan Herman Ayomi selaku asisten pribadi dari Yermias Bisai.
Keduanya dimintai kesaksiannya terkait dugaan surat keterangan (SK) palsu Yermias Bisai pada berkas pencalonan Pilgub Papua yaitu surat keterangan domisili serta surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Dimana suket yang digunakan Yermias Bisai ini memiliki nomor yang sama dengan suket Samuel Frits Jenggu.
Sidang yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam, hakim Saldi Isra mencecar Yermias Bisay dan Herman Ayomi juga Ketua KPU Papua, Steve Dumbon dengan pertanyaan seputaran surat keterangan domisili dan surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negera Jayapura.
Secara tegas, Yermias Bisai mengaku tidak tahu menahu terkait pengurusan surat keterangan baik keterangan domisili maupun surat keterangan tidak pernah dipidana dari PN Jayapura.
"Seluruh berkas disiapkan oleh tim/asisten pribadi saya. Jadi saya tidak tahu,"aku Yermias.
Bupati Waropen ini juga mengaku mempunyai 2 kartu tanda penduduk (KTP) yakni beralamat di Waropen dan Kota Jayapura.
Dalam keterangannya, Yermias mengaku mendaftar ke KPU dengan menggunakan alamat domisili Waropen. Alamat ini berbeda dengan surat keterangan tidak pernah dipidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dikeluarkan PN Jayapura.
Padahal, sesuai ketentuan perundangan, suket yang diterbitkan PN Jayapura harus sesuai dengan alamat domisili calon.
Dalam suket yang dikeluarkan PN tercatat alamat Yermias Bisai di jalan Baliem no.8 Dok V Jayapura Utara, kota Jayapura.
Terkait hal itu, Herman Ayomi, asisten pribadi Yermias Bisai mengaku, mengurus suket di PN Jayapura dengan alasan jarak dan waktu tempuh ke PN Serui terlalu jauh, sementara merekapun terkendala waktu pengurusan yang sudah mepet.
Dalam persidangan, Herman juga mengakui menggunakan alamat domisili jalan Baliem atas rekomendasi dari PN Jayapura. Padahal, Yermias Bisai diketahui tinggal di perumahan Kotaraja dan bukan di jalan Baliem Dok V.
"Waktu kami mendaftar, dari PN Jayapura menyatakan bahwa pak Yermias Bisai sudah terdaftar di alamat jalan Baliem," ungkap Herman.
Anggota KPU RI, Iffah Rosita dalam kesaksiannya menegaskan bahwa sesuai ketentuan perundangan, seharusnya suket yang dikeluarkan PN Jayapura harus sinkron dengan alamat domisili calon yang terdaftar di KPU.
Dalam persidangan, juga terungkap terkait suket yang diduga dipalsukan Yermias Bisai, KPU Papua sempat meminta klarifikasi kepada PN Jayapura pada 20 September 2024. Lalu kemudian PN Jayapura menerbitkan suket baru dengan nomor berbeda untuk Yermias. Dan akhirnya, KPU tetap menerima pencalonan Yermias sebelum penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.
Sidang akan kembali digelar pada Senin, 24 Februari 2025 mendatang.
Seperti diberitakan sebelumnya gugatan hasil Pilkada Gubernur Papua 2024 diajukan oleh pasangan nomor urut 2, Matius Fakhiri - Aryoko Rumaropen (pemohon) terhadap KPU Papua ( termohon).
Dalam tuntutannya, pemohon meminta MK Membatalkan penetapan perolehan suara Paslon nomor 1, Benhur Tomi Mano - Yermias Bisai, Mendiskualifikasi Paslon 1 dari Pilgub Papua 2024 dan Menetapkan Paslon 2 (Matius D Fakhiri - Aryoko F Rumaropen) sebagai pemenang dengan perolehan suara 262.777, sementara Paslon 1 dianggap memperoleh nol suara.
Hasil Pilgub Papua yang ditetapkan KPU sebelumnya menunjukkan selisih suara tipis antara kedua pasangan calon: Paslon 1: 269.970 suara dan Paslon 2: 262.777 suara.**
