JAYAPURA,wartaplua.com – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Papua Pegunungan melakukan pemalangan terhadap Kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Senin (10/2/2025).
Pemalangan ini sebagai bentuk kekecewaan kepada Penjabat Gubernur Papua Pegunungan yang belum melantik pejabat definit sekda, eselon III, eselon IV dan rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menyikapi pemalangan ini, Anggota DPR Papua Pegunungan, Kamilus Logo angkat bicara. Ia meminta pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi para ASN, terutama terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Saya meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Pj Gubernur dan Tim TAPD, untuk meninjau kembali pernyataan tentang pemotongan TPP karena ASN di Papua Pegunungan tidak bisa hanya mengandalkan gaji pokok, karena TPP sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga," katanya kepada pers, Selasa (11/2/2025).
"Oleh karena itu, saya meminta agar pemotongan dilakukan dari pos anggaran lain, dengan memangkas kegiatan yang tidak terlalu penting untuk refocusing anggaran,” ujarnya.
Politisi Partai Perindo itu juga menyoroti bahwa keputusan untuk pemotongan TPP tidak pernah dibahas bersama DPR Papua Pegunungan.
“Pemerintah harus taat aturan. Keputusan seperti ini seharusnya melalui pembahasan dengan DPRP agar tidak menimbulkan polemik di kalangan ASN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kamilus juga menegaskan bahwa Papua Pegunungan tidak bisa hanya bergantung pada APBD yang terbatas untuk membangun daerah. Ia mendorong dinas teknis agar lebih inovatif dalam mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD sebesar Rp2 triliun, itu tidak cukup untuk membangun Papua Pegunungan yang memiliki biaya pembangunan tinggi. Saya minta dinas teknis untuk berinovasi dalam menggali sumber-sumber PAD agar daerah ini bisa mandiri secara fiskal,” tegasnya.
Disamping itu, Kamilus Logo menyoroti kinerja Pj Gubernur Papua Pegunungan yang dianggap terlalu banyak melakukan perjalanan dinas di masa transisi ini, karena hal tersebut menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.
Menurutnya, roadshow lebih tepat dilakukan oleh gubernur definitif, sementara Pj Gubernur seharusnya fokus menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas sebelum akhir masa jabatannya.
“Banyak janji Pj Gubernur kepada masyarakat yang belum terealisasi. Saya meminta agar hal itu segera diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir, agar tidak meninggalkan beban bagi gubernur definitif. Beberapa tugas utama yang belum terealisasi antara lain pelantikan pejabat eselon III dan IV, serta penyediaan kantor DPRP yang hingga kini belum ada,” tandasnya. *
