JAYAPURA,wartaplus.com - Bawaslu Kabupaten Tolikara menyayangkan KPU Tolikara yang meniadakan suara 6 distrik yang gagal memasukkan hasil rekapitulasi suara ke dalam sistem SIREKAP, yang menyebabkan suara di enam distrik tersebut dinyatakan tidak sah. Suara 6 distrik berjumlah 37.233 suara.
Ini terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Januari 2024, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara selaku Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di enam distrik, yakni Distrik Aweku, Air Garam, Wugi, Kembu, Yuneri, dan Nunggawi di tingkat kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 (Pilbup Tolikara).
Proses rekapitulasi dimulai pada 30 November hingga 6 Desember 2024 di Gedung Aula Gidi Karubaga. Namun, hingga jadwal yang telah ditentukan, KPU hanya dapat menyelesaikan rekapitulasi di 12 distrik dari total 43 distrik.
Demikian disampaikan oleh Ahmad Tawakkal selaku kuasa hukum dalam sidang lanjutan PHPU Bupati Tolikara 2024. Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Nomor Urut 1 Irinus Wanimbo dan Arson R. Kogoya.
Dalam persidangan tersebut, Termohon menerangkan kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan kedatangan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) ke kabupaten serta gangguan keamanan yang terjadi di wilayah tersebut. Situasi tersebut menyebabkan penundaan dalam proses rekapitulasi yang memaksa Termohon untuk meminta tambahan waktu pelaksanaan hingga 10 Desember 2024, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI. Pada waktu tambahan ini, KPU hanya berhasil menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data rekapitulasi suara dari 24 distrik.
Selanjutnya, pada 12 Desember 2024, dengan memperhatikan faktor keamanan, Termohon mengalihkan lokasi pelaksanaan rekapitulasi suara ke Wamena, Ibukota Provinsi Papua Pegunungan. Namun, hingga 14 Desember 2024, KPU baru mampu menyelesaikan rekapitulasi suara dari 33 distrik.
Pada 16 Desember 2024, sambungnya, KPU Kabupaten Tolikara mengeluarkan surat yang menginstruksikan PPD di enam distrik yang belum selesai untuk segera menyelesaikan rekapitulasi suara. Upaya tersebut pun gagal diselesaikan hingga batas akhir waktu pada 16 Desember 2024. Oleh karena itu, hasil rekapitulasi dari enam distrik tersebut dianggap sebagai suara tidak sah dan diinput dalam aplikasi Sirekap.
Termohon beralasan bahwa kendala ini disebabkan oleh adanya perbedaan data antara saksi dan Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (Pandis) di enam distrik tersebut, yang tidak dapat diselesaikan dalam proses pencocokan data. Dengan demikian, Termohon menyatakan bahwa tuduhan Pemohon yang menyebutkan adanya manipulasi suara tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Termohon juga menegaskan bahwa seluruh proses rekapitulasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 mengenai tahapan dan jadwal Pemilu 2024.
KPU Kabupaten Tolikara menganggap semua langkah yang diambil telah sah dan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun terdapat tantangan di lapangan.
Dalam sidang yang sama, MK juga mendengarkan keterangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Willem Wandik dan Yotam Wonda selaku Pihak Terkait. Alberth E Rumbekwan selaku Pihak Terkait dalam PHPU Bupati Tolikara menolak dengan tegas dalil Pemohon yang disampaikan dalam perbaikan permohonan. Dalam permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilihan yang telah dijadwalkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 mengalami penundaan karena adanya klaim perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Akibat klaim tersebut, Pleno Rekapitulasi di enam distrik tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga pihak termohon memberikan tambahan waktu hingga 16 Desember 2024.
Namun, meskipun diberikan tambahan waktu, enam distrik tersebut gagal memasukkan hasil rekapitulasi suara ke dalam sistem Sirekap, yang menyebabkan suara di enam distrik tersebut dinyatakan tidak sah. Meskipun kehilangan suara dari enam distrik, pihak Terkait menegaskan bahwa hal ini tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi suara di 40 distrik lainnya yang telah sah dan tercatat dengan baik dalam sistem. Dengan dasar argumen tersebut, Pihak Terkait meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon dan mempertahankan hasil rekapitulasi suara yang telah sah di 40 distrik Kabupaten Tolikara.
Sedangkan Bawaslu Kabupaten Tolikara menyebut telah melakukan upaya pencegahan untuk menghindari potensi konflik pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan mengeluarkan Surat tanggal 20 November 2024. Surat tersebut berisi himbauan kepada KPU Kabupaten Tolikara terkait berita acara sertifikasi dan formulir Model D.Hasil-Kecamatan sebelum pendistribusian logistik pemilihan serentak serta penggunaan aplikasi Sirekap. Namun, hingga saat ini, KPU Kabupaten Tolikara belum menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut.
“Berdasarkan temuan ini, Bawaslu meneruskan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melalui Rekomendasi yang diterbitkan pada 9 Desember 2024,”terang Busiri.
Kemudian, dalam keterangan tertulisnya, Bawaslu Kabupaten Tolikara terus mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten, namun rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti. Dalam temuan lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran administratif terkait tidak dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten di beberapa distrik, yakni Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Air Garam. Berdasarkan kajian awal, Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukannya rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara di seluruh TPS pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk di enam distrik tersebut.
Sebelumnya, Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Nomor Urut 1 Irinus Wanimbo dan Arson R Kogoya menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur, sehingga berpotensi merugikan mereka dalam perolehan suara.
Pemohon menerangkan proses rekapitulasi suara tingkat distrik di enam distrik, yakni Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Yuneri, belum selesai dilakukan. Termohon, dalam hal ini KPU, diduga memerintahkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk memindahkan lokasi rekapitulasi ke Kantor KPU Kabupaten Tolikara tanpa dasar hukum yang jelas.
Pemohon menilai tindakan ini mengakibatkan hilangnya suara yang seharusnya menjadi hak mereka. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, pemindahan lokasi rekapitulasi hanya bisa dilakukan jika ada kondisi tertentu dan harus disertai Surat Keputusan KPU. Namun, dalam kasus ini, pemindahan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.
Foto: Ketua Bawaslu Tolikara Metanus Wanimbo
Lebih lanjut, Pemohon mengungkapkan bahwa dalam proses rekapitulasi yang dipimpin Termohon, PPD tidak diberikan kesempatan untuk membacakan dan mencocokkan data dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (6) huruf h Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024. Akibatnya, hasil perolehan suara yang belum diplenokan di tingkat distrik langsung diakui oleh Termohon sebagai hasil resmi tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya.
Atas berbagai dugaan pelanggaran ini, Pemohon meminta MK untuk membatalkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memerintahkan rekapitulasi ulang yang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persidangan masih akan berlanjut dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap alat bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak
Bawaslus Kabupaten Tolikara
Ketua Bawaslu Tolikara Metanus Wanimbo didampingi Busiri Payokwa (Kordiv Penanganan Pelanggaran), Sabtu (1/2/2025) sore di Abepura menyayangkan suara 6 distrik yang tidak dihitung. Dua anggota Bawaslu Tolikara yaitu Wely Yikwa Kordiv Sumber Daya Manusia Webenus Bembok Kordiv Hukum dan Sengketa
"Suara itu ada itu suara rakyat,"ujarnya. Kata dia, suara 6 distrik tak sah tak pernah diungkapkan nanti disini MK baru diungkapkan. Dikatakan, kenapa saat pleno di Wamena KPU tak ungkapkan itu. "Kami menyayangkan itu,"ujarnya.
Sementara itu Busiri Payokwa menegaskan pada tanggal 16 Desember, sementara pleno berjalan tidak ada kesepakatan KPU, Bawaslu dan sebagainya.
Foto: Busiri Payokwa
"Kami Bawaslu telah keluarkan surat himbauan dan waktu pelaksanaan dan kembali kami keluarkan rekomendasi lagi terkait hitung ulang perolehan suara 6 distrik tersebut. Sebenarnya ada 8 distrik dan dua distrik yaitu Gilawanu dan Telenggeme. Namum 2 distrik itu tidak dihitung. Ini telah kami keluarkan rekomendasi untuk pembetulan angka namun KPU tidak melakukan itu. Rekomendasi ulang perihal rekap 6 distriknyanh tak sempat direkap. Namun telah diplenokan ditingkat distrik dan di tingkat kabupaten entah bagaimana saat itu PPD tidak hadir dan hasil suara tidak sama antara saksi dan Bawaslu akhirnya terjadi perdebatan dan tak ada penyelesaian disitu dan tanpa kesepakan KPU menyatakan suara 6 distrik hangus, dan tak ada konfermasi kepada kami, "ujarnya.
Kata dia, suara 6 distrik itu ada dan sudah direkap."Makanya saat di MK saya menyatakan tidak ada kesepakatan dengan kami di Bawaslu perihal suara yang hangus ini, itu sepeihak dari KPU Tolikara,"tandasnya.
Busiri Payokwa menyayangkan sikap KPU Tolikara."Harusnya KPU bersikap tegas sama PPD, harusnya ada pengawasan dan kontroling kinerja PPD,"ujarnya.
Ungkapnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara memutuskan untuk menganggap hangus perolehan suara di enam distrik: Wugi, Aweku, Nunggawi, Yuneri, Air Garam, dan Kembu, karena tidak disahkan pada penetapan rekapitulasi tingkat Kabupaten. Jumlah total perolehan suara yang tidak disahkan di enam distrik tersebut mencapai 37.233 pemilih. KPU Kabupaten Tolikara hanya menyelesaikan rekapitulasi untuk 40 distrik lainnya, dengan alasan mempertimbangkan jadwal sengketa proses yang berakhir pada 18 Desember 2024.
Meskipun demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tolikara telah merekomendasikan agar rekapitulasi ulang dilakukan pada enam distrik tersebut. Namun, pelaksanaan rekomendasi ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan pada 5 Februari 2025.
Rekapitulasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara yang masuk untuk merekapitulasi pada aplikasi sirekap mulai tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan Penetapan 16 Desember 2024. Dari 46 Distrik yang direkapitulasi hanya 40 Distrik sengkan 6 Distrik lainnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolikara menjadi 0 Suara.
