JAYAPURA, wartaplus.com - Sebagai upaya perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah khususnya di Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua telah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Tahun 2024, di Jayapura, Rabu (20/11/2024) lalu.
Dalam HLM TP2DD, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pembayaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, dimana dalam misi Asta Cita yaitu arah kebijakan transaksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara nontunai dan melalui sistem digital.
HLM TP2DD Provinsi Papua dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong dan dihadiri anggota TP2DD Provinsi Papua yaitu Kepala KPwBI Provinsi Papua, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua, dan Direksi BPD Papua.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Papua memberikan 3 (tiga) arahan kepada anggota TP2DD yaitu menggunakan digitalisasi untuk mengurangi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan potensi PAD melalui digitalisasi, dan mengutamakan Bank RKUD yaitu BPD Papua untuk transaksi pembayaran.
Selanjutnya, Kepala KPwBI Provinsi Papua, Faturachman, dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan HLM TP2DD Provinsi Papua 2024.
"Kegiatan ini dalam rangka mendorong inovasi, percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), integrasi ekonomi dan keuangan digital, serta tata kelola terintegrasi," katanya.
Lebih lanjut, sebut Faturachman, hasil agregat score report Indeks ETPD Provinsi Papua periode semester II 2023 dan semester I 2024 yang meningkat dari 88,5% menjadi 89,4%.
Meski begitu, ia merekomendasikan 3 (tiga) hal untuk meningkatkan score index untuk aspek implementasi. Pertama, memperluas dan mengoptimalkan penggunaan kanal digital, antara lain e-commerce, Uang Elektronik (UE) Reader, dan agen bank.
"Kedua, meningkatkan literasi masyarakat agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, melalui program insentif atau promosi guna mendorong akseptansi dan implementasi ETPD secara lebih luas," sebutnya.
Ketiga, pembangunan infrastruktur digital terutama jaringan internet guna mempermudah penggunaan transaksi pembayaran digital di masyarakat.
Selain itu, HLM TP2DD di Prov. Papua diharapkan dapat menjadi motivasi pelaksanaan HLM di 9 (Sembilan) Pemda (Kota/Kabupaten) lainnya di wilayah Provinsi Papua.
Dalam HLM TP2DD tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama seluruh anggota TP2DD Provinsi Papua untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Papua.
Di akhir penyelenggaraan HLM TP2DD dilakukan launching Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah oleh Pj. Gubernur, Kepala KPwBI Papua, Direksi Bank Papua, serta tamu undangan yang hadir.
Pada waktu yang bersamaan dengan HLM TP2DD Provinsi Papua, juga dilakukan refreshment dan pendampingan pengisian survei indeks ETPD kepada PIC SIP2DD di 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Daerah di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, dimana KPwBI Papua mengundang Narasumber dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kantor Pusat Bank Indonesia, dan BPD Papua.**
