JAYAPURA,wartaplus.com - Adrian Roi Senis Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Nomor Urut 01, Dominggus Catue, S. KM, M.Kes - H. Jumriati, SH  atau disingkat DJ menilai, debat pertama dan kedua memiliki ruang yang sesungguhnya merupakan perintah dan amanah yang harus dilakukan oleh kesemua calon yang tentunya bukan sebuah pertandingan itu terjadi pada debat,  tetapi itu sebuah implementasi yang sesungguhnya hanya mencoba memberi gambaran terbesar dan juga memberi signal kepada publik bahwa program dan kegiatan yang nanti dilaksanakan oleh kandidat itu memang di publikasikan.

Ini dikatakannya terkait debat publik kedua  pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi nomor urut 01 Dominggus Catue, S. KM, M.Kes - H. Jumriati, SH (DJ), nomor urut 02 Yanni-Jimmy Esau Maban dan nomor urut 3 Agus Festus Moar-Mustafa Arnold Muzakar yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Sabtu 16 November 2024 siang

"Salah satunya melalui debat kandidat ini, sehingga debat itulah merupakan ajang untuk menawarkan program visi dan misi kepada masyarakat yang kemudian untuk mengambil keputusan untuk memilih siapalah yang terbaik dari semua perencanaan-perencanaan program,"ujarnya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarmi.

Menurut Adrian, sudah tentu semua kandidat memiliki program yang baik tetapi ada yang perlu digaris bawahi bahwa kita boleh memantau semua visi misi yang disampaikan.

"Mungkin kita bisa memilah-milah mana yang hanya sekedar janji janji manis, mana yang bukan janji. Sehingga itu menjadi salah satu keputusan yang penting diambil oleh rakyat untuk melahirkan keputusan yang datang dari hati rakyat itu untuk memilih pemimpin,"imbuhnya.

Tak hanya itu lanjut Adrian, rekam jejak  pemimpin juga tidak didasari oleh kalimat-kalimat bagus yang dikeluarkan dari mulutnya tetapi juga kalau kita menoreh ke belakang latar belakang pemimpin calon-calon pemimpin itu menjustifikasi dirinya untuk memimpin Sarmi kedepan itu sangat penting

"Jadi, rakyat Sarmi juga harus pintar pintar untuk lebih jeli melihat bahwa pemimpin yang terbaik itulah yang harus dipilih untuk pemimpin Sarmi kedepan, bukan yang hanya sekedar datang dengan banyak janji-janji karena terlalu banyak janji janji belum tentu bisa terbukti semuanya," tandas Adrian.

"Saya garis bawahi dari debat tadi, saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa untuk 100 hari itu tidak mungkin karena calon Bupati yang terpilih nanti itu kemungkinan dilantik di bulan bFebruari 2025. Sedangkan APBD sudah jalan itu sudah beda, sehingga untuk 100 hari itu  sangat sulit untuk menjalankan APBD  dalam kegiatan yang sudah diketok palu di tahun ini. Sedangkan bupatinya akan dilantik pada tahun depan, sehingga untuk memenuhi janji-janji ke depan dan saya pikir untuk 100 hari sidang perubahan itu bisa terjadi pada bulan 8 dan 9 baru sidang perubahan, sedangkan 100 hari kerja itu membutuhkan keuangan yang secara cepat untuk membiaya itu semua,"paparnya.

Dikatakan, APBD kita di tahun ini akan diketuk di akhir tahun ini dan bupati akan dilantik pada bulan Februari atau Maret. Itu otomatis APBD sudah jalan. Lalu bagaimana 100 hari kerja itu dijawab oleh seorang bupati?

Jangan Berlebihan

"Ini kan sebuah janji yang jangan sampai tidak jadi. Nah kalau sudah begini ngapain kita pilih pemimpin seperti ini dan tidak tahu tata cara prosedur bagaimana APBD diketok dengan waktu yang sudah singkat ini. Itu sangat kursial dan sangat tidak rasional. Kemudian APBD yang diiming imingkan dinaikkan menjadi sekian triliun kedepan. Saya rasa jangan terlalu berlebihan lah memberikan iming iming kepada masyarakat, kasihan kalau masyarakat terus dibohongi dengan janji janji yang tak masuk akal,"cetusnya.

Padahal ungkap Adrian, jumlah APBD kita hari ini hanya Rp. 1 triliun. Sehingga kita  boleh katakan dalam undang-undang 25 undang-undang 33 dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022  tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Karena disitu menjabarkan secara terang benderang bahwa sistem pembagian keuangan perimbangan antara pusat dan daerah itu jelas di situ.

Andrian menambahan, jangan jadikan luas wilayah jumlah penduduk pendapatan hasil daerah menjadi barometer ukuran untuk ketambahan dana transfer dari pusat ke daerah, sehingga kalau kita menaikkan pendapatan hasil dari kita tahun ini dari tahun ke tahun itu hanya sebesar Rp 17Miliar. Lalu, bagaimana mau naik  sebesar Rp 4Triliun- Rp 5Triliun?

'Itu suatu hal yang enggak mungkin terjadi. Pemerintah Pusat  juga enggak bodoh kalau mau naikkan APBD Kabupaten Sarmi, karena dengan pendapatan asli daerah kita cuma Rp 17Miliar. Mau dinaikan pakai cara apa? Enggak bisa rumus tepat jalan penyesesuai keuangan tetap jalan sesuai dengan peruntukannya dan dengan kemampuan ((PAD Pendapatan Asli Daerah) kita. Jadi jangan terlalu berkhayal tinggi,"tekannya.

Untuk itu, Adrian mengingatkan kepada publik dan lebih khusus masyarakat di Kabupaten Sarni, agar tidak salah kaprah dalam menilai sesuatu dari luarnya saja, yang ada nanti salah memilih pemimpin.

"Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi ketika kita memilih bahwa kita tidak salah pilih, itu tidak semudah yang kita pikirkan bahwa 100 hari kerja semua bisa jadi, tidak bisa seperti itu. Ini bukan ajaib atau dunia sulap dan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Semoga masyarakat Sarmi tidak lebih pintar lagi sehingga tidak salah memilih pemimpin pada 27 November 2024 nanti,"tandasnya. *