JAYAPURA,wartaplus.com – Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura menggelar aksi demo damai menolak program transmigrasi ke Papua yang diwacanakan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan membawa pamflet, spanduk, poster hingga baliho ratusan massa berkumpul dan berorasi menolak program transmigrasi ke Papua.
Dalam orasi yang berlangsung di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, para mahasiswa ini dengan tegas menolak program transmigrasi ke tanah papua.
Mereka menilai kebijakan transmigrasi di Papua hanya akan membuat warga asli kesulitan dalam meningkatkan ekonominya, karena yang terjadi saat ini, warga pendatang menguasai seluruh aktivitas ekonomi.
“Kami mahasiswa menyatakan sikap menolak rencana transmigrasi ke Papua. Tanah Papua bukan tanah kosong. Hentikan transmigrasi ke Papua,”kata Koordinator Lapangan Maksi You pada Senin (4/11/2024).
Selain berorasi, para pendemo juga membacakan sejumlah poin tuntutan, diantaranya, meminta pemerintah segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua, karena Papua bukan tanah kosong.
“Meminta negara segera menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan seluruh tanah Papua serta negara berhenti mengklaim tanah adat di seluruh Tanah Papua,”kata Maksi You.
Dikatakan, aliansi BEM Se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di 6 provinsi di tanah Papua.
“Negara seharusnya memberikan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan layak bagi orang asli Papua,”pintanya.
“Negara juga harus menghentikan eksploitasi sumber daya alam di Papua dan negara harus memberikan hak keputusan kolektif kepada rakyat sesuai Undang-Undang Otsus yang berlaku,”tegasnya.
Mahasiswa mengancam, jika tujuh tuntutan ini tidak ditanggapi, maka mahasiswa akan melakukan aksi demo dengan jumlah masa yang lebih besar dan melumpuhkan seluruh Papua.
Menanggapi permintaan pendemo, Anggota DPR Papua, Beatrix Monim yang menemui dan menerima aspirasi para mahasiswa mengatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke Pemerintah Pusat.
“Hari ini kami baru melaksanakan tugas pertama kami sebagai Anggota DPR Papua terpilih sehingga kami sebanyak 30 orang langsung turun menemui pendemo. Tentunya aspirasi yang sudah diserahkan ini akan kami tindaklanjuti dan serahkan ke Pemerintah Pusat,” jelasnya. (**)
