NABIRE, wartaplus.com - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum, dan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan tahun anggaran 2024 berlangsung di Aula Hotel Adamant, Nabire, Selasa, (08/10/2024).
Rakor ini dihadiri Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan Wamena, Kepala PUPR Papua Tengah, serta seluruh peserta rapat koordinasi monitoring dan evaluasi DAK bidang jalan.
Mewakili Pj Gubernur, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas S.Sos., M.KP, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan di Papua Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan DAK Fisik, khususnya dibidang jalan.
"Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Menteri PUPR RI, nomor 17/SE/M/2023, dan ini kali pertama," katanya.
Menurutnya, dengan adanya evaluasi langsung dari Kementerian, seluruh stakeholder bisa memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target, serta dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
"Kami sangat mengharapkan masukan dan arahan dari para narasumber kepada Dinas PUPR, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar kegiatan ini ke depan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah khususnya pada bidang pembangunan," harapnya.
Ia juga meminta, para peserta, khususnya dari Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten agar selalu menjaga koordinasi, dan kolaborasi, terutama dalam rangka monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini di lapangan lantaran, Papua Tengah dinilai mendapatkan tantangan besar dalam membangun fondasi infrastruktur yang kuat.
"Tetapi saya yakin, melalui rapat ini, kita semakin memahami, kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan, dan jembatan yang menjadi akses vital di wilayah kita, sehingga dapat menunjang mobilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Tengah," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Plt Kadin PUPR Provinsi Papua Tengah, Bernard Sitorus.
Ia berharap, rakor ini dapat memperkuat senergitas antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam melakukan pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakat di Provinsi Papua Tengah
"Saya berharap, melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK, dapat berjalan dengan lancar, sesuai aturan yang telah ditetapkan," harapnya. (adv)
