JAYAPURA,wartaplus.com - Semarak pesta demokrasi telah memasuki tahapan kampanye setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 23 September.
Seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia, termasuk Papua, yang menyelenggarakan pilkada serentak, memulai tahapan kampanye pada 25 September hingga 23 Oktober 2024 atau berlangsung selama 60 hari.
Tahapan kampanye yang berlangsung cukup lama itu bisa saja menyulut konflik antarpendukung pasangan calon jika sosialisasi kepada masyarakat tidak dilakukan dengan cermat dan terbuka.
Oleh karena itu, suasana kondusif menjelang hingga pelaksanaan pilkada di Papua harus tetap dijaga sebagai bukti bahwa masyarakat Bumi Cenderawasih ini mampu menjadi bagian dari sukses dari penyelenggaraan hajatan politik elektoral di Indonesia.
Di Provinsi Papua terdapat 31 pasangan calon atau paslon yang maju dalam pilkada serentak, meliputi dua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, empat paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, lima paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Keerom, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Supiori, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, empat paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, serta empat paslon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen.
Sebelum KPU menetapkan paslon peserta pilkada, serangkaian sosialisasi gencar dilakukan. Salah satunya oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua guna menyampaikan pesan cinta dalam penyelenggaraan pilkada damai di daerah melalui doa bersama dalam ibadah akbar lintas agama yang dilaksanakan FKUB Provinsi Papua pada 19 September 2024 di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura.
Doa bersama dari lima pemuka agama yakni, Katolik, Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha itu menjadi pintu masuk bersama untuk menjaga perdamaian selama jelang dan pelaksanaan pilkada di Papua.
Ketua FKUB Papua Lipius Biniluk menyatakan pesan penting dari acara itu ialah bagaimana semua umat bisa memelihara kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat setempat yang terdiri atas berbagai suku dan agama.
Tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kedamaian selama masa pilkada tidak hanya di pundak aparat keamanan, tetapi juga seluruh aparatur sipil negara (ASN). Mereka harus terlibat langsung merawat kedamaian di masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama menjadikan Papua tanah damai.
Pesan yang sama juga disampaikan Dewan Adat Keerom Jokubus Mekawa, yang minta seluruh masyarakat adat selalu menjaga keamanan agar tetap kondusif selama masa tahapan kampanye hingga pemungutan suara.
Pilkada serentak merupakan agenda nasional yang dilaksanakan 5 lima tahun sekali. Untuk itu seluruh warga di Kabupaten Keerom diminta merawat kebersamaan dalam keberagaman.
Kabupaten Keerom merupakan salah satu wilayah di Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Segenap rakyat yang punya hak pilih termasuk di daerah perbatasan itu harus dapat menyukseskan pilkada yang aman, lancar, dan damai.
"Kami bersama dengan aparat keamanan ikut menciptakan situasi yang aman, dengan cara pendekatan dialogis agar pilkada berlangsung demokratis dan menghasilkan pemimpin pilihan rakyat," katanya.
Majelis Rakyat Papua (MRP) pun mengajak semua pihak mendukung dan menyukseskan pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024, dengan ikut menjaga keamanan dan ketertiban.
Wakil Ketua II MRP Max Ohee menilai pilkada merupakan momentum terbaik bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan pemimpin daerah, yang bersama-sama masyarakat, membangun Tanah Papua menjadi lebih baik di masa mendatang.
Oleh karena itu, masyarakat Papua harus cerdas dalam menerima setiap informasi dan tidak mudah terprovokasi dengan gosip atau rumor yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab guna menggagalkan pilkada.
Setiap orang yang tinggal di Papua berkewajiban menjaga kedamaian sekaligus mengawal proses pemilihan kepala daerah agar dapat melahirkan pemimpin yang legitimate dan dapat membangun Papua lebih sejahtera.
Kampanye damai
KPU Provinsi Papua pada 25 September 2024 telah melakukan deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh dua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Matius Fakhiri- Aryoko Rumaropen dan Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisai.
Dalam kegiatan tersebut, kedua paslon itu membaca naskah kampanye damai diikuti pengurus partai politik pengusung, tim pemenang, dan para pendukung, yang dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan kampanye damai.
KPU Papua menyatakan melalui deklarasi kampanye damai, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.
Ketua KPU Papua Steve Dumbon
mengingatkan pasangan calon selalu dapat mematuhi aturan pada masa kampanye, antara lain, tidak menyinggung isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Materi kampanye harus disuguhkan hanya berkaitan dengan penyampaian visi misi dan program masing-masing calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Calon Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano, menyatakan pilkada merupakan pesta rakyat sehingga jangan sampai dinodai dengan ancaman. Kampanye harus berlangsung dengan sukacita dan damai.
Jika terpilih, pihaknya akan mewujudkan visi dan misi, yakni Papua yang adil, makmur, sejahtera, mandiri, dan berbudaya.
Adapun Calon Gubernur Papua Matius Fakhiri minta semua pihak menjaga kebersamaan dan keberagaman di Papua, sebab pesta demokrasi harus berjalan jujur dan tidak ada unsur paksaan.
Dia berjanji, jika diberikan amanah oleh rakyat, pihaknya akan selalu mendengar suara masyarakat.
Sampai saat ini, Polda Papua melalui Satgas Gakkum Subsatgas Siber terus memantau berbagai platform media sosial dan situs web yang berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan konten SARA yang dapat mengganggu situasi kamtibmas pada tahapan Pilkada 2024.
Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II Wilayah Papua Selatan Kompol Nurjanah mengatakan patroli siber merupakan bagian dari upaya Polda Papua untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama pilkada.
Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform utama mencari, mengolah, dan memproduksi informasi, patroli siber Subsatgas Siber OMPC II 2024 menjadi langkah preventif untuk mencegah penyebaran informasi menyesatkan yang dapat mengganggu pilkada.
Oleh karena itu, kepolisian mengajak seluruh warga masyarakat selalu bijak menggunakan media sosial serta tidak ikut menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas.
Subsatgas Siber bakal mengambil langkah tegas terhadap siapa saja yang terbukti menyebarkan informasi hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang mengeksploitasi dan memanipulasi isu SARA.
Langkah tersebut ditempuh agar proses pencarian pemimpin terbaik di Papua melalui Pilkada 2024 berlangsung aman, lancar, dan damai. (Antara)
