JAYAPURA, wartaplus.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Papua, yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Acara peluncuran berlangsung di salah satu hotel Kota Jayapura, Selasa (17/09/2024).
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan pemetaan kerawanan Pilkada ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi-potensi konflik yang akan terjadi mulai dari tahapan pencalonan, kampanye hingga proses pungut hitung.
"Pemetaan yang dilakukan ini merupakan upaya Bawaslu sejak dini agar pelaksanaan Pilkada di Papua dapat berjalan lancar," ujarnya.
Hardin menjelaskan, ada empat wilayah (tiga Kabupaten dan satu Kota,red) yang masuk kategori rawan tinggi, dan menjadi perhatian Bawaslu sehingga harus dilakukan mitigasi sejak dini.
Ia menyebut, keempat daerah yang rawan terjadi konflik pilkada yaitu Kabupaten dan Kota Jayapura, Kepulauan Yapen dan Sarmi.
"Empat Kabupaten/Kota ini menjadi perhatian Bawaslu karena berpotensi terjadi aksi kekerasan terhadap penyelenggara, pelanggaran kode etik penyelenggara, keamanan penyelenggara dan mobilisasi massa untuk mencoblos," sebutnya.
Lalu ada empat Kabupaten yang masuk dalam kategori Rawan sedang yaitu Kabupaten Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen, Keerom. Sedangkan satu daerah yang tingkat kerawanannya sangat rendah yaitu Kabupaten Supiori.
Adapun kerawanan pemilu 2024 diungkapkan Komisioner Bawaslu, Yofrey Piryamta sudah terjadi atau ditemukan pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden Februari lalu, diantaranya dugaan politik uang, pengadaan distribusi logistik yang tidak sesuai ketentuan, pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai ketentuan, pun dengan rekapitulasi suara.
"Lalu kekerasan terhadap penyelenggara pemilu/keamanan penyelenggara, pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara ulang, adanya mobilisasi massa hingga adanya dugaan pengerusakan Alat Peraga Kampanye (APK)," paparnya.
Ketua Bawaslu Hardin Halidin berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan Pilkada melalui pemantauan partisipatif.**
