NABIRE, wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua (Kpw BI Papua), Faturachman dan pimpinan Bulog, BPS dan Sekda Nabire dalam rangka upaya pengendalian inflasi di Papua Tengah, Senin (15/07/2024).
Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur mengapresiasi langkah langkah Kpw BI Papua dan Bulog Nabire dalam upaya menurunkan angka inflasi di Provinsi Papua Tengah.
“Kami berterima kasih atas sinergi yang dibangun KPw BI Papua dan Bulog dengan Pemda Papua Tengah, guna menekan angka inflasi,” ucap Ribka.
Ia menerangkan, koordinasi dan sinergi ini dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap tingkat inflasi di Papua Tengah yang tercatat mencapai 4,39% (yoy, per Juni 2024). Selain itu, inflasi pada kota IHK Nabire tercatat hingga 6,21% (yoy), di atas tingkat inflasi nasional sebesar 2,51% (yoy, per Juni 2024).
“Banyak hal yang kami diskusikan, mulai dari permintaan agar kuota tol laut ditambahkan. Selain itu KPw BI Papua juga akan membantu kita mencari daerah penyuplai Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih dan Tomat dari daerah lain,” jelasnya.
Ribka Haluk menerangkan kondisi kebutuhan bahan pokok di Papua Tengah, khususnya di Nabire dan Mimika terus meningkat pasca pemekaran. Hal ini mengakibatkan permintaan barang meningkat dan stok terbatas.
“Kami juga telah menyampaikan kepada Bulog Nabire agar menjaga setok beras. Apalagi ini sudah memasuki tahun politik, yang biasanya akan banyak diselenggarakan kegiatan-kegiatan seremonial melibatkan banyak pihak,” terangnya.
Ribka Haluk menambahkan selain itu juga pihaknya melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Tengah, terus memantau pergerakan harga dan setok barang di pasar dan bersinergi dengan penyuplai barang dan para pedagang serta semua pihak agar inflasi dapat ditekan bersama.
“Kita akan berkeja keras untuk menurunkan angka inflasi di Papua Tengah. Kami juga bersyukur banyak pihak ikut terlibat dalam menekan laju inflasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman menyampaikan sinergi pengendalian inflasi di Papteng sebelumnya sudah dilakukan pada 18-19 April 2024 di Kabupaten Mimika. Lalu, rapat Koordinasi TPID Papua Tengah pada 7 Juni 2024 di Nabire.
“Upaya sinergi kali ini dilakukan dengan user experience penggunaan QRIS melalui kegiatan Bulog SIAGA (akSI Amankan harGA) pada 10-12 Juli 2024 di Pantai MAF. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung stabilisasi harga dan tercatat 149 transaksi dilakukan menggunakan QRIS, serta berhasil menyalurkan 1,2 ton beras SPHP, 237 liter minyak goreng, 401 kg gula pasir, dan 67 kg tepung terigu kepada masyarakat,” ungkap Faturachman.
Faturacham mengatakan pasca pemekaran DOB Papua, peningkatan populasi serta aktivitas ekonomi di Papua Tengah memicu lonjakan kebutuhan pasokan pangan sehingga mendorong laju inflasi. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut KPw BI Papua melakukan diskusi penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) bersama distributor komoditas pangan di Nabire.
“Selain itu, diperoleh juga informasi terkait kendala daerah yang dihadapi para distributor, yaitu efisiensi biaya kirim angkutan laut dan pembatasan kuota dan aspek administrasi dalam rangka optimalisasi penggunaan tol laut,” kata Faturachman.(adv)
