JAYAPURA, wartaplus.com - Sinergitas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Papua) bersama pemerintah daerah, perbankan, tokoh agama, dan kalangan dunia usaha terus mengakselerasi perluasan QRIS di Tanah Papua. Di bulan Maret 2024, sinergitas tersebut membukukan transaksi QRIS sebanyak lebih dari 1,1 juta transaksi.
Kepala KPwBI Papua, Faturachman dalam rilis tertulisnya menyatakan, lonjakan volume transaksi QRIS didorong oleh meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap metode pembayaran digital, dan momen Ramadan serta penyelenggaraan event besar di kota Jayapura.
"Akselerasi ekonomi dan keuangan digital semakin terasa di Papua. Hal ini terlihat dari kenaikan volume transaksi QRIS pada Maret 2024 yang tercatat sebanyak 1,1 juta transaksi QRIS, meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya sekitar 690 ribu transaksi," ungkap Faturachman.
Menurut ia, peningkatan transaksi QRIS di Papua pada Maret 2024, selaras dengan berbagai kegiatan dan sinergitas yang dilakukan oleh KPw BI Papua dalam rangka mendorong penggunaan QRIS, seperti launching zona QRIS pada Irian Creative Week (ICW) yang telah terselenggara pada 8-10 Maret 2024
Lalu, sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain: tokoh agama, rumah ibadah, pesantren, asosiasi pedagang ritel (APRINDO), dan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah.
Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat selama bulan Ramadhan juga turut menyumbang peningkatan terhadap transaksi digital, khususnya QRIS.
"Nominal transaksi dengan menggunakan QRIS juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp181 miliar pada Maret 2024, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sekitar Rp110 miliar," sebut Faturachman.
Peningkatan transaksi menggunakan QRIS didukung oleh jumlah merchant yang telah menyediakan pembayaran menggunakan QRIS di Papua sebanyak 188.226 merchant dan total pengguna QRIS sebanyak 204.010 pengguna.
Penggunaan QRIS merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital, termasuk di Tanah Papua.
"QRIS tidak hanya berperan meningkatkan efisiensi pembayaran tetapi juga mendukung inklusivitas UMKM dalam perekonomian," pungkas Faturachman.**
