JAYAPURA,- Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo meminta penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu/Panwas) untuk bekerja Profesional guna meminimalisir terjadinya konflik pada penyelenggaran pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.
Hal ini ditegaskannya saat memberikan arahan pada Rapat Kordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, di Jayapura, Jumat (8/6).
"KPU, Panwas dan Bawaslu jangan hanya pada saat penganggaran belum dipenuhi, lalu ributnya setengah mati. Ini terus terang saja karena sesuai fakta yang terjadi saat ini. Untuk itu begitu anggaran sudah dipenuhi, maka saya minta tanggungjawab dari penyelenggara ini secara benar. Masalah atau konflik yang terjadi mulai dari pemilu tahun 2017-2018, ini akibat karena tidak profesionalnnya KPU, Bawaslu dan Panwas ditingkat Kabupaten. Sekarang kelihatannya begitu, jangan bicara soal persiapan aparat keamanan, karena mereka sudah sangat siap untuk menjalankan tugas,” tegas Soedarmo.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menyatakan, kegiatan Pilkada ini merupakan agenda yang bersifat Nasional. Di Provinsi Papua ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilakukan di 7 Kabupaten nanti.
“Jadi sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bawaslu dan Panwas yang didukung oleh aparat keamanan baik TNI/POLRI,” ujarnya
Gubernurpun meminta agar pada rapat kordinasi ini dalam rangka untuk mengsinergikan, serta ingin mencari persoalan-persoalan yang masih ada di daerah masing-masing. Terutama di 7 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.
“Sejauh ini masih ada banyak persoalan yang terjadi di 7 Kabupaten tersebut. Saya minta ini jangan main-main dan saya tegaskan ke KPU, Panwas dan Bawaslu untuk berkerja professional,”tegasnya lagi.
Seperti penyelenggaran pilkada di kabupaten Mimika dan Paniai yang belum diselesaikan dengan baik.
“Saya tidak mau di Pilkada tahun 2018 ini terjadi konflik yang menimbulkan banyak korban, seperti yang terjadi ditahun 2017 lalu. Kalau penyelengaranya professional dan netral maka ini pasti berjalan baik," tukasnya
Mantan Penjabat Gubernur Aceh ini juga menilai penyelenggaran pilkada di Papua banyak yang tidak netral
"Ingat waktu pilkada sudah tinggal beberapa minggu kedepan. Sehingga saya meminta kepada penyelenggara untuk tuntaskan semua persoalan-persoalan yang menyangkut masalah baik itu pengiriman logistik, penetapan calon, kesiapan surat suara dan lain sebagainya," pintanya
Dia menjelaskan, yang berperan utama dalam pelaksaan Pilkada adalah KPU, Bawaslu dan Panwas, untuk itu berkerjalah dengan penuh tanggungjawab, professional dan harus netral.
“Kita semua inginkan Pilkada di Papua harus aman dan damai, penyelenggara harus berani memutuskan sesuatu itu dengan benar, jangan mendukung yang salah.Sehingga kita harapkan agar dalam pelaksanaan Pilkada di Papua ini jangan main-main, karena dampaknya korban manusia, dan ini yang tidak kita harapkan pada Pilkada di Papua ini,”tutupnya.
