JAYAPURA,wartaplus.com - Menyoroti kinerja Pelayanan Pemerintah Provinsi Papua sejak 'dikendalikan' Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda pasca ditinggal Almarhum Bapak Lukas Enembe, kondisi pelayanan Pemerintahan dalam posisi “jalan di tempat”, “pilih kasih” dan terkesan “saling mengamankan”.
“Penjabat Gubernur Papua dan Pejabat Sekda lebih banyak menghabiskan waktu di luar (urusan jalan-jalan) dibandingkan melayani masyarakat di Papua. Dalam Kinerja 100 hari kepemimpinan tidak tampak adanya tindakan konkrit dan terukur dalam menjawab kebutuhan perubahan di “Dok II”. Hasilnya adalah evaluasi manajemen ASN yang belum berakhir secara pelantikan. Rangkap dibiarkan begitu saja. Ruang keberpihakan kepada ASN OAP dari Wilayah Adat Tabi dan Saireri hanya sebatas wacana. Padahal hadirnya DOB Provinsi antara lain agar setiap Anak Adat Pulang dan Urus Kampung Halaman di Wilayah Adatnya Masing-Masing. Bahkan yang sangat memilukan, program anak-anak mahasiswa-mahasiswa Beasiswa Siswa Unggul Papua yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus persoalanya dibiarkan berlarut-larut dan anak-anak mahasiswa mahasiswi dibiarkan terkatung-katung tanpa kepastian. Padahal mereka lah 'ahli waris' masa depan Papua yang harusnya diberi perhatian khusus sesuai amanat Otsus,”ujar Koordinator Umum Ketua Gerakan Tabi-Saireri Bersatu Catto Y. Mauri, S.Th dalam jumpa pers di Kantor Dewam Adat Papua, Rabu (24/ 1/2024) bersama Ketua Forum Komunilasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam dan Luar Negeri Jhon Reba dan Mewakili Masyarakat Asli di wilayah Tabi - Saireri, Dewan Adat Papua Wilayah Tabi, Yakonias Wabrar.
Mencermati hal tersebut, kami Masyarakat Asli Tabi dan Saireri yang bergerak dalam semangat Gerakan Tabi - Saireri Bersatu, (sebuah gerakan moral yang melakukan fungsi kontrol terhadap kepemimpinan, pelayanan dan tata kelola pemerintahan), perlu menyikapi perilaku kepemimpinan yang tidak memberi dampak dan manfaat sama sekali .
Pertama, hadirnya DOB Provinsi antara lain agar setiap Anak Adat Pulang dan Urus Kampung Halaman di Wilayah Adatnya Masing-Masing.Dalam agenda prioritas kelima Pj.Gubernur Papua terkait penyesuaian yang “takaruang” selama ini, yaitu dengan segera melakukan evaluasi manajemen ASN dan penguatan kelembagaan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terutama memberi ruang prioritas (sebanyak80 %) kepada ASN OAP dari wilayah adat Tabi dan Saireri untuk ditempatkan dalam struktur jabatan Eselonisasi, baik di tingkat Esselon IV, Esselon III, Esselon II maupun Esselon I yang mencakup Pemerintah Provinsi Papua.
Namun kenyataannya, hingga saat ini Pj. Gubernur dan Pj. Sekda tidak mampu melakukan langkah-langkah cepat dan terukur agar segera ada perubahan seperti apa yang selama ini telah diumumkan oleh banyak pihak.
Kedua, tugas dan kewajiban utama pemerintah sesuai amanah Undang-Undang adalah untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan menghadirkan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif dan efisien. Demikian pula Tugas dan Kewajiban Pemerintah terhadap penyelenggaraan negara adalah menyelenggarakan Konferensi Umum dan Ketentraman, menyediakan sarana prasarana bagi masyarakat dan melindungi masyarakat.
"Sejak Pemprov Papua dipimpin dan dikendalikan oleh Dr. Muh. Ridwan Rumasukun, SE., MM., baik sebagai Plh. Gubernur maupun Pj. Gubernur Papua, situasi dan kondisi pelayanan Pemerintahan dalam posisi “stagnan” serta belum terjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga, kami minta Pejabat Gubernur dan Sekda diganti,”tandasnya.*
