JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua mengklaim sampai saat ini perekaman ktp elektronik (e-ktp) belum mencapai target. Padahal, pemerintah pusat terus mendesak agar dituntaskan tahun ini, mengingat adanya agenda besar Pemilu (Pilpres dan Pileg) di 2019 mendatang. 

“Untuk Provinsi Papua kita memang akui perekaman E-KTP di masyarakat belum capai target tersebut,”ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk kepada awak pers di Jayapura belum lama ini.

Menurut Rikba, memang ada beberapa Kabupaten di Papua yang sejauh ini datanya masih kosong, meski sudah ada perekaman namun secara data belum dlaporkan ke pihak pemerintah  Provinsi.

Selain itu, lanjutnya, ada juga  Kabupaten yang justru over target perekeman  seperti yang terjadi di Kabupaten Jayapura dimana secara lokal perekaman sudah mencapai lebih dari 100 persen.

"Hanya di Kabupaten lainnya banyak mengalami kendala yang dihadapi, seperti alat perekaman yang rusak, listrik, masalah jaringan juga karena kondisi geografis yang menjadi kesulitan bagi petugas untuk lakukan perekaman," sebut Ribka

Untuk mengejar target tersebut, sejauh ini, ujar Ribka di beberapa kabupaten sudah menerapkan perekaman secara offline. Hanya saja jumlah perekaman  yang dilakukan tidak begitu banyak paling tinggi 100 orang yang bisa direkam setiap harinya.

“Kita memang berharap perekaman e-ktp di seluruh Kabupaten/Kota di Papua ini bisa berjalan baik, namun tidak bisa paksakan juga jika melihat banyak kendala yang dihadapai oleh deerah-daerah saat ini,”tuturnya

Dia menambahkan, 2019 akan siap menghadapi Pemlihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, oleh karenanya setiap warga diwajibkan untuk memiliki e- ktp

"Karena nanti mereka baru bisa memilih jika memiliki e-ktp," terangnya.

Ribka  meminta Pemerintah di Kabupaten/Kota untuk terus tingkatkan perekaman di wilayahnya masing-masing, walaupun nantinya tidak memenuhi target yang di inginkan oleh Pemerintah Pusat. 

"Paling tidak ada perubahan kenaikkan persen perekeman e-ktp di Provinsi Papua pada  2018 ini," harapnya

“Tentu ini masalah yang kita hadapi saat ini, kendatipun sudah ada perintah secara langsung dari Pusat agar perekamana EKTP di masyarakat bisa tuntas, tetapi kembai lagi pada persoalan tadi.Sehingga kita saat ini terus lakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk memrintahkan dinas terkait agar terus pro aktif lakukan perekaman di masyarakatnya, sehingga semua warganya memiliki E-KTP,”pungkasnya.*