NABIRE, wartaplus.com – Satu tahun sejak dilantik sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah oleh Mendagri, Tito Karnavian yakni pada 11 November 2022 lalu, Ribka Haluk mengaku menjalankan tugasnya dengan berpegang pada tiga prinsip yaitu ketulusan, komitmen dan keteguhan.
Ribka menuturkan, ia dilantik seorang diri dan hanya dibekali dengan 11 Road Map sebagai penuntun arah atau kompas dalam membangun Provinsi yang baru dimekarkan itu.
"Pada 18 November, saya bergeser ke Nabire didampingi suami dan anak-anak. Saat itu, saya diberikan tugas untuk membangun sistem pemerintahan dan seminggu kemudian pemerintahan mulai saya bangun," ungkap Ribka saat memberikan sambutan pada perayaan ibadah syukuran dan pesta rakyat 1 Tahun Provinsi Papua Tengah, yang digelar di lokasi perkantoran Provinsi Papua Tengah, Karadiri, Distrik Wanggar, Nabire, Rabu (29/11) lalu.
Tugas pertama ia awali dengan mengangkat Valentiunus Sudarjanto Sumito sebagai Sekda, untuk kemudian bersama-sama membantunya dalam melaksanakan 11 road map yang ditugaskan Presiden kepadanya.
Dalam membangun sistem pemerintahan, Ribka berpegang pada tiga prinsip ini yaitu pertama, ketulusan, dimana ia datang dengan tekad yang tulus dalam mempersiapkan sebuah model dan pondasi pemerintahan.
"Saat itu juga saya mulai membangun relasi atau hubungan satu sama lain dengan membentuk kelompok kerja,” ungkapnya.
Kedua, komitmen. Setelah membentuk suatu kelompok kerja yang disebut dengan manajemen ASN pada 20 Desember 2022,
Ribka mulai membangun komitmen untuk menyiapkan sarana dan prasarana tempat bekerja dalam melayani masyarakat.
Lalu ketiga yakni keteguhan, dimana semua pihak tetap teguh dalam menyukseskan agenda prioritas yang telah diberikan Presiden RI melalui Mendagri yakni 11 road map.
“Sekali lagi saya sampaikan 11 road map inilah kompas petunjuk arah, untuk membangun rumah besar yang kita cintai ini,” tegasnya.
Road Map
Ada 11 Road Map agenda prioritas bagi daerah otonom baru antara lain;
Pertama, cipta kondisi pasca pengundangan
Kedua, pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN.
“Manajemen ASN dan membentuk perangkat kerja juga sudah kita lakukan, dimana saat itu kita sepakat setiap kabupaten menyerahkan 100 ASN plus 2 para pejabatnya. Saat itu kami kumpul dengan seluruh para bupati dan kita sepakat setiap kabupaten memberikan kita masing-masing 2 orang pejabat SKPD nya,” tuturnya.
Ketiga, PerGub tentang APBD yang sudah dilakukan.
Keempat, pengalihan aset dan dokumen yang juga telah dilakukan bersama pemerintah provinsi Papua (daerah induk).
“Kami provinsi DOB yang tercepat dalam pengalihan asset, bicara waktu kita diberikan 3 tahun, namun tahun ini kita sudah selesai,” akunya.
Kelima, pengalokasian dana hibah dari kabupaten cakupan dan Provinsi Papua induk juga sudah dilakukan.
Keenam, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi, dalam kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah juga telah dilakukan.
Ketujuh, pembentukan MRP Papua Tengah juga telah selesai dilaksanakan, tinggal menunggu pelantikan keterwakilan agama.
Kedelapan, penyediaan sarana prasarana sementara berjalan.
Kesembilan, persiapan Pemilihan Umum tahun 2024.
"Saat ini telah kita alokasi hibah untuk penyelenggara pemilu dan aparat keamanan," imbuhnya.
Kesepuluh. Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur juga telah dialokasikan hibah dan para Bupati juga telah menganggarkannya.
Kesebelas, Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah hampir selesai.
"Untuk master plan sudah 100 persen. Melihat capaian terhadap 11 agenda prioritas ini, tentu diperkirakan telah mencapai 95 persen,” sebutnya.
Ribka Haluk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
“Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara, secara khusus bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah,” ucapnya.
Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 Kabupaten yaitu Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak dan Intan Jaya dengan jumlah penduduk 1 juta 300 jiwa.**
