JAKARTA, wartaplus - Sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah, Bank Indonesia telah melaksanakan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Terdapat tiga kategori penghargaan yaitu TP2DD Terbaik, Program Unggulan Terbaik, dan BPD Terbaik dalam mendukung ETPD.
Adapun Provinsi pemenang kategori TP2DD terbaik yaitu wilayah Sumatera adalah Riau, wilayah Jawa-Bali adalah DKI Jakarta, wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Barat, wilayah Sulawesi adalah Sulawesi Selatan, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Papua Barat.
Sementara Kota pemenang pada kategori TP2DD Kota terbaik, untuk wilayah Sumatera adalah Tebing Tinggi, wilayah Jawa-Bali adalah Bogor, wilayah Kalimantan diberikan kepada Kota Tarakan, wilayah Sulawesi diberikan kepada Kota Makassar, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Kota Jayapura.
Pengumuman pemenang ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 di Jakarta.
Rakornas P2DD tahun kedua ini bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju". Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD, dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah.
Perhelatan dihadiri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah.
Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM. QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Hal tersebut akan mempercepat elektronifikasi Pemda.
Kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. Untuk mendukungnya, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan Penyedia Jasa Pembayaran. KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant.
Ketiga, dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.
Di triwulan kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun.
“Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju," ajak Gubernur Perry.**
